Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan pembukaan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama (NU) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (23/3). TEMPO/Zulkarnain
TEMPO.CO, Lumajang - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Samsul Huda, lebih sreg dengan pemilihan kepala daerah langsung. Sebab itu, ia berharap sistem tersebut dipertahankan. "Rakyat jadi bisa ikut merasa memiliki," kata Samsul kepada Tempo, Ahad, 14 September 2014.
Jika ada yang kurang dalam pelaksanaan pilkada langsung, perlu dilakukan penyempurnaan. "Jangan kemudian langsung pindah ke pemilihan tidak langsung," kata Samsul. (Baca: Warga Ibu Kota Juga Tolak Pilkada Lewat DPRD)
Menurut dia, pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama ada plus-minusnya. "Dari segi efisiensi memang lebih baik pilkada tidak langsung. Namun rakyat ikut berpartisipasi ketika pilkada digelar secara langsung," katanya.
Adapun Wakil Bupati Lumajang As'at Malik menyatakan secara pribadi tidak mempermasalahkan mau pilkada langsung atau dipilih DPRD. "Baik dipilih rakyat maupun DPRD sama-sama amanat," katanya. (Baca: Aksi Dukung Pilkada Langsung Menular ke Lima Kota)
Yang penting, menurut dia, komitmen awal ketika mau mencalonkan diri menjadi bupati. "Mau mengabdikan diri atau memperkaya diri," kata As'at. Karena itu, dia tidak mau ambil pusing apakah pilkada digelar secara langsung atau tidak langsung. "Ketika dipilih DPRD, mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipilihnya," katanya.
Wakil Ketua Dewan Syuro DPC PKB Lumajang Alfan Mahsus menilai pilkada tidak langsung sebagai kemunduran kehidupan berdemokrasi. "Walaupun dampak negatif pemilihan langsung juga tidak sedikit," katanya. Misalnya, sudah mulai terbentuk kelompok masyarakat yang tidak mau mencoblos kalau tidak ada uangnya. "Ini salah satu dampak pilkada langsung," kata Alfan. (Baca juga: Pilkada Langsung Irit Anggaran Rp 35 Triliun)
