TEMPO.CO , Jakarta: Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyaatmadji, mengatakan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak dapat menghemat anggaran negara sekitar 50 persen. Penghematan paling utama, kata Dodi, diperoleh dari distribusi logistik.

"Distribusinya tidak usah bolak-balik sehingga ongkosnya tidak dobel," kata Dodi ketika dihubungi, Sabtu, 13 September 2014. Selain distribusi, ongkos petugas kelompok pemungutan suara bisa ditekan karena hanya sekali bertugas. "Bayarnya sekali meski mengawasi tiga pemilihan kepala daerah sekaligus." (Baca: Asosiasi: 5 Alasan Penolakan Pilkada oleh DPRD)

Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi polemik dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR. Enam fraksi tak setuju pilkada langsung, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra. Mereka adalah pendukung bekas calon presiden, Prabowo Subianto.

Sedangkan koalisi pendukung presiden terpilih, Joko Widodo, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura, sepakat dengan pilkada langsung. Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan penghematan anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung.

Sementara itu, pemerintah mendukung pilkada langsung. Fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih mengatakan pilkada melalui DPRD akan lebih murah, namun pemerintah berkeras melakukan pilkada langsung asal serentak untuk menekan biaya. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)

Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi mengatakan biaya pilkada tak serentak cukup mahal. FITRA menghitung ongkos yang harus dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pilkada untuk satu orang mencapai Rp 100 ribu.

"Jadi total anggaran per daerah dibagi jumlah daftar pemilih tetap. Paling besar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang mencapai Rp 126 ribu per orang," kata Uchok. Semakin sedikit penduduk di suatu daerah semakin besar dana yang harus dikeluarkan. "Jika pemilihan serentak, unit cost bisa berkurang."

Biaya akan berkurang, menurut Uchok, terutama untuk ongkos perjalanan anggota Komisi Pemilihan Umum dan sosialisasi dapat dilakukan sekali, tak perlu dengan ongkos berlipat. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)

TIKA PRIMANDARI

Berita lain:
Begini Cara Copot Ahok
Surya Paloh Temui Petinggi Partai Komunis Cina
Kemendagri Antisipasi jika Ahok Dijegal