Formasi Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) TNI-AL saat latihan gabungan TNI di perairan Makasar. TEMPO/Amston Probel
TEMPO.CO, Batam - Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Laksamana Madya Desi Albert Mamahit menilai konsep poros maritim yang digagas presiden terpilih Joko Widodo masih abstrak. Musababnya, Jokowi belum mendetailkan bentuk poros maritim yang diinginkan.
"Saat pertemuan dengan Tim Transisi, kami dan Menkopolhukam baru membahas konsep secara garis besar saja, tidak dirumuskan seperti apa," kata Mamahit, Rabu, 10 September 2014. "Sehingga harus segera dirumuskan seperti apa bentuk yang diinginkannya."
Mamahit mengatakan Jokowi harus segera merumuskan konsep poros maritim yang diinginkannya. Sebab, dibutuhkan waktu dan persiapan yang cukup dalam menerapkan sistem poros maritim, mencakup sistem ketahanan nasional dan perniagaan di wilayah kelautan Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Pakar Pertahanan Nasional yang juga Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan untuk menerapkan konsep poros maritim dibutuhkan armada perang di sepanjang perairan Indonesia. Selain itu, Edy juga menilai dibutuhkan armada niaga yang kuat.
"Ini juga untuk merealisasikan konsep tol laut yang digagas Jokowi," kata Edy. "Jadi antara pertahanan keamanan dan niaga itu harus sinergis, maka barulah tercipta konsep poros maritim seperti yang dinginkan."
Namun Edy menilai, konsep poros maritim yang digagas Jokowi tidak bisa hanya berjalan selama 5 tahun. Artinya, jika nanti Jokowi tidak terpilih menjadi presiden selama dua periode, pemerintahan selanjutnya harus tetap melestarikan konsep poros maritim itu. "Soalnya ini adalah proyek jangka panjang dan tidak mudah," ujarnya.
