Armida: Kota Besar Perlu PLTSa

Reporter

Editor

Eni Saeni

Kamis, 11 September 2014 16:50 WIB

Sejumlah warga dan petugas polisi setempat membersihkan tumpukan sampah yang menyumbat di sungai Citarum, Dayeuh kolot, Bandung, (27/12). Sampah tersebut merupakan sampah kiriman dari kota akibat terbawa air hujan. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana mengatakan kota-kota besar memerlukan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Teknologi itu akan mengatasi persoalan sampah yang diperkirakan terus bertambah. "Kota lahan terbatas, kecuali PLTSa, sampah sekaligus dibakar," katanya di kampus Universitas Padjadjaran, Bandung, Kamis, 11 September 2014.

Menurut Armida, pengelolaan sampah menjadi persoalan penting dan pusat perhatian pemerintah. Berpenduduk sekitar 45 juta orang, Jawa Barat diminta menyiapkan dua lokasi tempat pembuangan sampah regional untuk buangan daerah Bandung Raya, yakni Nambo di Bogor, serta Legok Nangka di Nagreg. Saat ini sampah Bandung Raya biasa dibuang ke Sarimukti. Kontrak pembuangan ini akan habis pada 2017.

Selain regional, lokasi pembuangan sampah bisa dialokasikan sendiri oleh kota atau kabupaten di wilayah masing-masing. Khusus di Kota Bandung, kata Armida, sulit mendapatkan lahan luas untuk pembuangan sampah, kecuali pemerintah daerahnya membangun PLTSa. "Sampah dibuang ke sanitary landfill atau dibakar, sekaligus menghasilkan listrik dan mengurangi sampah," ujarnya.

Cara lama, seperti sampah diangkut lalu ditimbun di tempat pembuangan akhir sampah, harus diubah dengan pengurangan, pemilahan, serta pemaduan sampah dengan PLTSa. "Teknologi (PLTSa) saya tidak mengerti," ujarnya. Soal teknis dan teknologi PLTSa, kata dia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pekerjaan Umum yang lebih paham.

Di Kota Bandung, rencana membangun PLTSa ditetapkan pada 2007, namun sampai sekarang belum terwujud. Rencana itu ditentang warga kompleks Griya Cempaka Arum yang dekat dengan calon lokasi PLTSa serta aktivis lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat. Beberapa alasannya, antara lain, pembangunan PLTSa tidak mendesak serta dikhawatirkan menebarkan racun dari sisa debu dan asap pembakaran sampahnya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sejauh ini masih mengkaji setoran APBD untuk pengelolaan sampah ke pengelola PLTSa yang dinilai terlalu besar. Jumlahnya Rp 88 miliar setahun.


ANWAR SISWADI

Terpopuler:
Prabowo Legowo Ahok Keluar dari Gerindra
Surya Paloh Ditanyakan Soal Ahok dan RUU Pilkada
Jokowi Janji Akan Cukur Biaya Rapat Rp 18 Triliun
Jokowi-JK Pakai Mobil Lama, SBY-Boediono?
Dulu ABRI Masuk Desa, Jokowi Mau Drone Masuk Desa

Berita terkait

Undip dan Brin Kembangkan Pendeteksi Logam Berat dalam Limbah Industri

26 Oktober 2023

Undip dan Brin Kembangkan Pendeteksi Logam Berat dalam Limbah Industri

BRIN dan Universitas Diponegoro (Undip) menjalin kolaborasi riset untuk pengembangan metode alternatif pendeteksi logam di limbah industri.

Baca Selengkapnya

Cerita Warga Bekasi Kena Penyakit Kulit karena Air PAM, Sempat Dikira Sebab Udara Kotor

19 September 2023

Cerita Warga Bekasi Kena Penyakit Kulit karena Air PAM, Sempat Dikira Sebab Udara Kotor

Menurut pelanggan Perumda Tirta Patriot itu, banyak warga Bekasi yang juga mengalami penyakit kulit karena air PAM, selain dirinya.

Baca Selengkapnya

Kali Bekasi Tercemar Limbah Industri Hitam dan Bau, Suplai Air PAM 40 Ribu Pelanggan Sudah 3 Hari Terhenti

15 September 2023

Kali Bekasi Tercemar Limbah Industri Hitam dan Bau, Suplai Air PAM 40 Ribu Pelanggan Sudah 3 Hari Terhenti

Akibat suplai air PAM terhenti 3 hari, warga Bekasi terpaksa beli air isi ulang dan tidak mandi untuk menghemat air.

Baca Selengkapnya

Kali Bekasi Tercemar Limbah Industri, Suplai Air PAM Warga Terganggu

11 Agustus 2023

Kali Bekasi Tercemar Limbah Industri, Suplai Air PAM Warga Terganggu

Perumda Tirta Patriot mengambil air Sungai Kalimalang sebagai penetral untuk dicampur dengan air baku Kali Bekasi.

Baca Selengkapnya

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

8 Februari 2023

Penurunan Angka Kemiskinan Rendah ketika Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Bappenas: Ada Disrupsi Ekonomi

Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membuka penyebab rendahnya penurunan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi

Baca Selengkapnya

Mengenal Limbah B3, Begini Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah Elektronik dan Industri

30 November 2022

Mengenal Limbah B3, Begini Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah Elektronik dan Industri

Limbah B3 dibagi menjadi limbah elektronik dan fashion. Hal ini menjadi permasalahan utama yang akan menyerang kondisi manusia dan lingkungan dalam keseharian.

Baca Selengkapnya

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

25 Oktober 2022

ASPEKSINDO: Perencanaan Pembangunan Nasional Masih Berbasis Darat

RUU Daerah Kepulauan ini sangat strategis dalam membangun daerah berciri kepulauan dan pesisir.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Ikan Bandeng Nelayan Semarang Mati, Diduga Tercemar Limbah Industri

6 Juli 2022

Ratusan Ribu Ikan Bandeng Nelayan Semarang Mati, Diduga Tercemar Limbah Industri

Warga menduga kematian ikan bandeng di keramba tersebut akibat limbah dari Kawasan Industri Lamicitra.

Baca Selengkapnya

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

29 April 2022

Nasib Gedung Bappenas di Jakarta Setelah Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan

Pemerintah memikirkan nasib bangunan pemerintah setelah ibu kota negara pindah ke Penajam Paser Utara. Sudah ada gambaran tentang gedung Bappenas.

Baca Selengkapnya

Grup MIND ID Uji Coba Aplikasi Pengelola Limbah Tambang

31 Maret 2022

Grup MIND ID Uji Coba Aplikasi Pengelola Limbah Tambang

Aplikasi MASTERMINE diharapkan dapat menghasilkan nilai efisiensi 10-20 persen dari total biaya pengolahan air limbah tambang.

Baca Selengkapnya