TEMPO.CO, Pamekasan - Bupati Pamekasan, Jawa Timur, Achmat Syafi'i mendukung pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Bupati yang diusung Partai Demokrat ini menilai pilkada langsung seperti yang berjalan saat ini lebih banyak dampak negatifnya. "Sistem demokrasi kita belum siap melakukan pemilu langsung," kata Achmat, Kamis, 11 September 2014.
Menurut Achmat, pemilu langsung melahirkan politik transaksional. Sehingga, mengakibatkan biaya politik yang sangat mahal. Ongkos yang mahal tersebut, lanjut Achmat, membuat banyak kepala daerah rawan terjerat korupsi. "Politik transaksional sangat mengakar di Indonesia, tidak ada yang gratis," ujar dia.
Achmat mengungkapkan penilaian ini bukan hanya berdasarkan nalar. Sebagai bupati, Achmat mengalami pilkada tidak langsung dan pilkada langsung. "Tahun 2003, saya jadi bupati pilihan DPRD. Sekarang saya jadi bupati pilihan rakyat," katanya lagi.
Achmat tidak menampik jika dipilih DPRD, pilkada tidak akan lepas dari politik transaksional. Namun, kata dia, politik transaksional tersebut masih dalam tahap yang wajar karena partai bisa mengontrol para anggotanya di DPRD.
Sementara itu, jika pilkada langsung sangat rentan terjadinya gesekan di masyarakat bawah. "Kalau dipilih DPRD, konflik hanya di Dewan, masyarakat di bawah tetap tenang dan damai," pungkasnya.
