Ketua KPU: Konflik Pilkada Bukan karena Sistem

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 10 September 2014 20:00 WIB

Ketua KPU Husni Kamil Manik (kiri) bersama Kuasa Hukum KPU Ali Nurdin mengikuti sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 8 Agustus 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik menyebut penyelenggaran pemilu langsung di Indonesia sebagai warisan kekayaan.

"Kita memiliki kekayaan atas proses penyelenggaraan pemilu dalam khazanah pemilu dunia. Kita termasuk negara paling kaya raya dalam konteks pengalaman pemilu langsung," katanya setelah menghadiri diskusi dengan beberapa pengamat pemilu di gedung KPU, Jakarta, Rabu, 10 September 2014.

Indonesia, kata Husni, merupakan laboratorium politik dunia dalam konteks praktek-praktek pemilu langsung yang menghargai hak-hak rakyat. Indonesia dinilai menerapkan prinsip one man one vote. (Baca: LSM Bandung Tolak Pilkada Lewat DPRD)

"Kita adalah negara terbesar di dunia yang menerapkan prinsip ini. India itu parlementer, Amerika itu pakai electoral college. Jadi, di dunia, posisi kita terhormat," katanya.

Ihwal potensi konflik, Husni punya pandangan yang berbeda. "Enggak ada (konflik) yang murni inisiatif masyarakat. Kalau yang kami lihat proses di lapangan, kayaknya enggak ketemu. Tanpa pilkada langsung atau tidak langsung, konflik masyarakat tetap ada dan mudah dipicu oleh apa pun," katanya.

Adapun ihwal maraknya korupsi, Husni mengatakan tidak terkait langsung dengan sistem pemilu. "Korupsi itu bukan soal langsung keterkaitannya dengan cara memilih, tapi dari perilaku orang per orang," katanya.

Namun, Husni menegaskan, pendapatnya ini bukanlah sikap lembaganya. (Baca: PKS Ancam Pecat Kader yang Tolak Pilkada DPRD )

"Sekali lagi, KPU belum berpendapat. Posisi kami sampai sekarang adalah pasif menunggu pelibatan yang akan dilakukan, mudah-mudahan, oleh pemangku kepentingan pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR," katanya.

Husni berjanji akan menyampaikan aspirasi para pengamat pemilu yang hadir di KPU hari ini ke rapat pleno pimpinan. Para pengamat tersebut antara lain Ray Rangkuti, Philips Vermonte, Jojo Rohi, Afifudin, Lucius, dan Jerry Sumampow.

FEBRIANA FIRDAUS



Berita Terpopuler
Jokowi Tolak Mercy, Sudi: Mau Mobil Bekas?
RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu
Gerindra: Ahok Tak Tahu Terima Kasih







Advertising
Advertising





Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

56 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya