TEMPO.CO, Batam - Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Desi Albert Mamahit mendesak presiden terpilih Joko Widodo mengubah institusinya menjadi Badan Keamanan Laut. Menurut dia, hal ini perlu agar institusi tersebut memiliki kewenangan terhadap penegakan hukum atas pelanggaran batas wilayah kelautan yang kerap terjadi. "Apalagi dengan doktrin Joko Widodo mengenai poros maritim," kata Desi, saat ditemui di sarasehan di Hotel Planet Holiday, Selasa, 9 September 2014. "Jadi, harus ada aturan yang tegas mengenai keamanan laut." (Baca: Jokowi Pilih Pidato di Kapal untuk Bangun Maritim)
Menurut Desi, konsep poros maritim belum lengkap apabila tidak ada garda terdepan penjaga kelautan yang terintegrasi. Desi memberi contoh Malaysia. Di Negeri Jiran itu, pemerintahnya memiliki Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Adapun tugasnya, kata Desi, melindungi secara keseluruhan wilayah perairan Malaysia. "Jika tugas kami hanya koordinasi, akan menjadi sulit nantinya untuk mengawasi laut," ujar Desi.
Menurut dia, Bakorkamla saat ini hanya mengkoordinasi ihwal tugas-tugas penegakan hukum yang tercakup dalam kewenangan instansi atau kementerian lain. Artinya, Bakorkamla sama sekali tidak memiliki kewenangan karena tugasnya terhenti akibat adanya undang-undang dari instansi lain tersebut.
Ada 12 kementerian atau instansi pemerintahan yang menjadi stakeholder (pemangku kepentingan) dari koordinasi yang dilakukan Bakorkamla. Di antaranya dan yang paling utama adalah Kemenkopolhukam, Kemenlu, dan Kemenkumham. (Baca: Alasan Menteri Sharif Tolak Penyatuan Kementerian)
Untuk itu, Desi berharap presiden terpilih Joko Widodo, sering disebut Jokowi, nantinya mempertimbangkan Perpres Nomor 39 Tahun 2013 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang Rencana Kerja Pemerintah dan menyetujui Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. "Dalam Perpres itu disebut revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla," ujar Desi. "Agar visi poros maritim Jokowi dapat dengan segera terealisasi."
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
20 Juli 2023
RI Bakal Gelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan, Bahas Isu Iklim hingga Pencemaran
Pemerintah akan menggelar Forum Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/Ais Forum) pada 10-11 Oktober 2023 di Bali. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves menyebut, forum tersebut akan menghadirkan delegasi dari 51 negara anggota Ais Forum.
