Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kedua kiri) didampingi Waketum Suharso Manoarfa (kiri), Lukman Hakim Syaifuddin (tengah), Sekjen Romahurmuziy (kanan) dan Ketua Majelis Syariah Nur Muhammad Iskandar (kedua kanan) membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di Jakarta, Sabtu (10/5). ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Wilayah Forum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Mardiono mengatakan ada 28 wilayah yang setuju melengserkan Suryadharma Ali dari jabatan ketua umum.
Menurut dia, keputusan tersebut bukan bentuk kebencian DPW PPP terhadap Suryadharma. "Tapi ini bukti kecintaan kami kepada beliau," kata Mardiono dalam jumpa pers di Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 10 September 2014. (Baca: Dikudeta, Suryadharma Kabur dari Rapat PPP)
Menurut Ketua DPW PPP Banten itu, hampir seluruh kader partai berlambang Ka'bah bersimpati dengan kasus hukum yang membelenggu Suryadharma. Mantan Menteri Agama itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 22 Mei lalu. Suryadharma diduga terlibat dalam korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013.
Mardiono mendesak pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat PPP segera membentuk tim advokasi untuk memberikan bantuan pembelaan hukum kepada Suryadharma. Diharapkan tim advokasi bisa memberikan semangat moral bagi Suryadharma ketika menjalani pemeriksaan hingga persidangan. "Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Suryadharma atas baktinya selama ini," kata dia. (Baca: Suryadharma Dikudeta dari Ketua Umum PPP)
Mardiono berharap pergantian pucuk pimpinan PPP dapat mengakhiri kemelut di tubuh partai. Menurut dia, kader di daerah selama ini sedih dan prihatin dengan pemberitaan yang menyudutkan PPP. Partai berlambang Ka'bah tersebut ikut terseret dalam pusaran kasus korupsi dana haji. "Kami akan segera konsolidasikan tugas politik, sebagaimana misi partai perjuangkan aspirasi umat," kata dia.
Kemarin malam, pengurus pusat PPP menggelar rapat yang berujung pada pelengseran Suryadharma Ali dari kursi ketua umum. Menurut Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuzzy, ada lima alasan pelanggaran yang dilakukan Suryadharma. Salah satunya status tersangka kepadanya yang membatasi ruang gerak dan fungsinya sebagai ketua umum.
