Capres Prabowo Subianto disambut pendukungnya saat menghadiri acara syukuran kemenangan Prabowo-Hatta atas hitung cepat sementara di Jakarta, 9 Juli 2014. Prabowo-Hatta melakukan selebrasi dengan bertemu pimpinan partai koalisi, artis serta relawan dari segala lini. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas pemilih calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendukung pemilihan kepala daerah langsung. Sebanyak 81,53 persen pemilih presiden nomor urut satu itu ingin dirinya dilibatkan sebagai pemilih dalam pilkada. Sedang 8,79 persen responden menginginkan pilkada oleh DPRD. Adapun 4,15 persen ingin kepala daerah dipilih presiden.
"Pilkada DPRD tak mencerminkan suara konstituen Prabowo," kata Adjie Alfaraby, peneliti LSI, saat dihubungi pada Selasa, 9 September 2014. "Ada motif merebut kekuasaan pasca-kekalahan di Mahkamah Konstitusi." (Baca: Perludem: SBY Bertanggungjawab Soal RUU Pilkada)
Awalnya, kata Adjie, para partai menolak untuk melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Namun, tiba-tiba pendukung Koalisi Merah Putih berbalik arah mendukung pemilihan tak langsung. "Ada kekuasaan besar yang mengatur perubahan sikap partai-partai itu."
Menurut Adjie, sistem pemilihan langsung yang selama ini dilakukan dianggap menghasilkan kepala daerah yang baik. Sistem itu juga dirasa fair kepada tiap partai dan di luar partai untuk bersaing. Menurut dia, figur adalah yang menentukan keterpilihan kepada daerah. "Bukan atas dasar suka tidaknya dari anggota DPRD." (Baca: Koalisi Merah Putih Dinilai Bermimpi Soal Pilkada)
Tokoh-tokoh daerah yang dikenal baik prestasinya adalah produk pilkada langsung. Misalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Nusa Tenggara Barat T.G.B. Zainul Majdi, Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. (Baca: RUU Pilkada, Jokowi Siap Terima Ahok Jadi Sekutu)
Survei Lingkaran Survei Indonesia dilakukan pada 5-7 September 2014. Penelitian dilakukan dengan metode multistage random sampling di tujuh ibu kota provinsi. Jumlah responden sebanyak 1.200 responden dengan margin of error 2.9 persen. (Baca juga: Refly Harun: Ada Banyak Cara Menghemat Pilkada)
