Ilustrasi BEndera Partai Golkar. Tempo/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO,Padang - Ketua Partai Golkar Padang Wahyu Iramana Putra mendukung pengembalian mandat pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebab, pemilihan kepala daerah secara langsung menghabiskan banyak uang.
"Yang enggak setuju itu takut rezekinya terhambat," ujar Wahyu, yang juga anggota DPRD Kota Padang, Selasa, 9 September 2014. (Baca juga: RUU Pilkada Kemunduran Demokrasi)
Wahyu mengklaim tidak ada tolok ukur keberhasilan pilkada langsung. Malah, pilkada langsung membuat masyarakat terpecah-belah.
Pilkada langsung juga menyebabkan pemborosan. Sebab, biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. "Uang untuk partai turun ke masyarakat dan sosialisasi. Belum lagi anggaran pemerintah untuk penyelenggaraannya yang mencapai triliunan," ujarnya.
Wahyu mengaku, ketika maju dalam Pemilihan Wali Kota Padang tahun lalu ini, dia membutuhkan anggaran lebih dari Rp 5 miliar. "Jangan coba-coba maju jika dananya kurang dari Rp 5 M," ujarnya.
Uang itu di antaranya digunakan untuk membayar warga, lembaga survei, iklan di media, serta spanduk dan baju kaus. "Sekarang warga enggak dibayar enggak mau," ujarnya.
Ketua DPW PAN Sumatera Barat Asli Chaidir juga tak setuju dengan pemilihan langsung. Sebab, biayanya terlalu besar. "Makanya saya mendukung pilkada lewat legislatif," ujarnya.
