TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Gatot Abdullah Mansyur, menyambangi gedung Komisi Pemberantas Korupsi hari ini, Selasa, 9 September 2014.
Gatot mengatakan kedatangannya untuk membahas tenaga kerja Indonesia dengan 11 lembaga atau kementerian. "Kami diundang untuk konsultasi tata kelola TKI," kata Gatot di gedung KPK, Selasa, 9 September 2014. (Baca: BNP2TKI: 40 Persen TKI Belum Bisa Pulang Mandiri)
Kementerian dan lembaga yang diundang, antara lain Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Bareskrim Mabes Polri, Angkasa Pura II, dan lainnya.
Menurut dia, rapat ini akan dilanjutkan besok bersama UKP4. "Ini juga acara UKP4, mungkin karena tempat tidak ada maka dipindah ke sini," ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi itu. (Baca: Buntut ISIS, Lamongan Data TKI di Timur Tengah)
Fokus diskusi ini, kata dia, akan membahas 38 rencana aksi. Namun, BNP2TKI hanya bertanggung jawab untuk 4 aksi saja. KPK bersama Bareskrim Polri, UKP4, dan Angkasa Pura II menggelar inspeksi mendadak di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, pada 27 Juli lalu. Saat sidak tersebut, tim menangkap 18 pemeras TKI yang diduga pemain lama. Di antaranya, satu anggota TNI Angkatan Darat, dua anggota Polri, sisanya preman.
LINDA TRIANITA
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Jero Wacik | Polisi Narkoba | Pilkada oleh DPRD | IIMS 2014
Berita terpopuler lainnya:
UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur
Temui Mega, Risma Tak Bersedia Jadi Menteri Jokowi
Begini Cara Jack The Ripper Membunuh Korbannya
Naked Sushi, Makan Sushi di Tubuh tanpa Busana
Ketemu Sudi Silalahi, Rini Minta Maaf
Berita terkait
Pemerintah Cabut Pembatasan Barang TKI, Begini Bunyi Aturannya
12 hari lalu
Sebelumnya, pemerintah membatasi barang TKI atau pekerja migran Indonesia, tetapi aturan ini sudah dicabut. Begini isi aturannya.
Baca SelengkapnyaDepartemen Imigrasi Malaysia Tangkap 130 WNI Tak Berdokumen
19 Februari 2024
Kementerian Luar Negeri mengatakan KBRI belum menerima notifikasi kekonsuleran tentang penangkapan 130 WNI di Selangor, Malaysia.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Anggota DPR Ribka Tjiptaning terkait Kasus Dugaan Korupsi Sistem Proteksi TKI
2 Februari 2024
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan anggota DPR Ribka Tjiptaning diperiksa sebagai saksi.
Baca SelengkapnyaMigrant Care: Ada WNI Pulang Kampung Masih Terdaftar DPT Johor Bahru
2 Februari 2024
Migrant Care menyatakan menemukan fakta menakjubkan tentang DPT ganda. Ada pekerja migran yang sudah kembali ke Indonesia masih terdaftar dalam DPT.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI, 2 di Antaranya Pejabat Kemnaker
25 Januari 2024
Dua pejabat Kemnaker, Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 25 Januari 2024, di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaPekerja Migran di Hong Kong Komplain Pemilu 2024: Online Shop saja Tak Sekacau Ini
19 Januari 2024
Sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan pemilu 2024 di wilayah Hong Kong
Baca SelengkapnyaMahfud MD Janjikan Perlindungan TKI di Malaysia: Termasuk Pekerja yang Dianggap Ilegal
9 Desember 2023
Calon wakil presiden Mahfud MD menjanjikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia, termasuk TKI yang dianggap ilegal.
Baca Selengkapnya2.653 Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia Ikuti Pendidikan di CLC
28 November 2023
CLC menyediakan pendidikan alternatif kepada anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di perkebunan di Malaysia.
Baca SelengkapnyaJadi TKI Legal, Ini Syarat dan Tahapan yang Harus Dipenuhi Pekerja Migran Indonesia
24 November 2023
Cara menjadi TKI legal di luar negeri dengan langkah-langkah dan syarat yang harus dilengkapi. Ikuti tahapan dan dokumen yang harus disiapkan.
Baca SelengkapnyaPolisi Bogor Bongkar Praktik Perusahaan TKI Ilegal, Berawal dari Laporan Warga Tegal
11 November 2023
Sudah bayar Rp 60 juta gagal jadi TKI di Jepang gara-gara visa turis ditolak di Imigrasi. Ada yang berhasil, ada banyak juga yang gagal.
Baca Selengkapnya