Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menjemput surat suara pada para penyandang kusta di Rumah sakit Sitanala, Tangerang, Banten, (31/8). Warga Tangerang secara serentak laksanakan Pilkada Tangerang. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR yang juga kader Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, memaparkan alasan partainya memilih opsi pemilihan kepala daerah lewat DPR dibandingkan dengan pemilihan langsung. Menurut Agun, pilkada langsung tak cocok untuk daerah seperti Indonesia yang dipisahkan laut. (Baca: PDIP-Jokowi Tak Berkutik di Depan Koalisi Prabowo)
"Pilkada langsung itu hanya tepat di daratan Eropa yang biaya per individu sama karena wilayahnya kecil dan geografis tak sulit," kata Agun ketika ditemui di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 9 September 2014. Berikut tujuh alasan Golkar menolak pemilihan kepala daerah langsung:
1. Banyak pelanggaran di pemilihan umum pusat maupun daerah. Banyak kepala daerah, legislator, atau presiden, yang tak layak malah terpilih. "Apalagi Pemilu 2014, pemilu terburuk dan paling amburadul," kata Agun.
2. Pemilihan kepala daerah memakan biaya yang sangat besar. Dia memprediksi diperlukan Rp 40 triliun untuk pilkada serentak. "Daripada untuk pilkada mending buat membayar subsidi BBM (bahan bakar minyak)," ucapnya.
3. Pemilu membuat hubungan antar orang memburuk karena perbedaan pilihan. Tak hanya teman, kata dia, bahkan sesama keluarga ribut dan antara umat pecah.
4. Peluang pendapatan berkurang karena rakyat tak beraktivitas hanya berfokus ke pemilu. Kemudian pilkada sering berujung pada kerusuhan, keributan, sampai gedung dibakar. "Penyelenggara pemilu disandera pendukung yang tak puas atau bahkan ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ucapnya.
5. Pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap gagal mencerdaskan penduduk di bidang politik. Banyak penyelanggara pemilu yang tak bisa mewujudkan demokrasi yang bermartabat.
6. Pemilu kepala daerah secara langsung menghilangkan semangat musyawarah dan membuat penduduk Indonesia makin individual.
7. Orang-orang yang terpilih adalah yang mempunyai kekuasaan uang dan bukan karena alasan kemampuan. "Tak hanya di pemilu kepala daerah, contohnya di pemilihan presiden," ujar Agun.
