Seleksi Pimpinan KPK, Informasi Masyarakat Ditunggu

Reporter

Selasa, 9 September 2014 08:22 WIB

Warga daftarkan dirinya untuk ikuti seleksi calon pimpinan KPK periode 2014-2018 di ruang pendaftaran calon pimpinan KPK di gedung Kemenkumham, Jakarta, 3 September 2014. Hingga sore tadi, pendaftar seleksi mencapai 104 orang yang mendaftar. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Farouk Muhammad mengatakan masyarakat dapat berpartisipasi dalam penentuan calon pimpinan KPK. Menurut Farouk, dibutuhkan peran serta masyarakat untuk bisa memantau kapasitas dan independensi 64 kandidat yang lolos pada seleksi tahap administrasi.

"Masyarakat bisa memberikan tanggapan yang diketahui, seperti latar belakang, jumlah harta kekayaan, dan juga rekam jejak," kata Farouk saat dihubungi Tempo, Senin, 8 September 2014.(Baca:Pansel Pahami Keinginan Pimpinan KPK)

Farouk mengatakan proses penerimaan calon pimpinan KPK dilakukan secara terbuka dan transparan. Artinya, masyarakat juga berhak menilai integritas dan catatan khusus para kandidat. "Catatan khusus seperti siapa dia. Bekas pejabat atau bukan. Pernah terima suap atau enggak. Semacam itulah," kata Farouk.

Masyarakat, kata Farouk, bisa mengirimkan tanggapan melalui surat elektronik ke alamat pansel.kpk@kemenkumham.go.id. Bisa juga dengan mengirim lewat pos yang ditujukan kepada Pansel KPK ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jalan Rasuna Said Kavling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, atau melalui pesan pendek di nomor 081211155555. "Pengirim jangan lupa beritahu identitas diri," kata Farouk. (Baca:Pengganti Busyro, KPK Setuju Nama Ini)

Tanggapan masyarakat ini berlangsung dari 5 September hingga 4 Oktober 2014. Sebelumnya, panitia seleksi pimpinan KPK membuka pendaftaran untuk posisi Wakil Ketua KPK pada 15 Agustus-3 September 2014. Sebanyak 64 kandidat lolos dalam seleksi administrasi, termasuk Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 10 Desember 2014. Busyro mendaftar kembali menjadi calon pimpinan KPK pada 1 September 2014.

DEVY ERNIS




Baca juga:
Pakai Jaket Kulit, Adian Diusir Paspampres
Struktur Kabinet Jokowi 80 Persen Beres
Hasyim Berharap SBY Arif Menyikapi Tim Transisi
Kelar Jadi Menteri, Nilai Pensiun CT Paling Kecil
Nasib RUU Pilkada Ditentukan Hari Ini

Berita terkait

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

56 menit lalu

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

3 jam lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

5 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya