KPU: Jero Wacik Tetap Berhak Dilantik

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 8 September 2014 07:11 WIB

Jero Wacik. (ILUSTRASI: TEMPO/ KENDRA PARAMITA)

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan sampai saat ini Jero Wacik masih punya hak untuk dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019.

"Sesuai undang-undang dan peraturan, kami tak punya alasan untuk membatalkan pelantikan Jero Wacik," kata Hadar saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 September 2014.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka pada Rabu, 3 September 2014. Jero diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan modus memeras bawahannya untuk memainkan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurut Hadar, status tersangka Jero belum bisa membatalkan statusnya sebagai anggota DPR terpilih. Sebab, menurut peraturan KPU, Jero bisa batal dilantik jika sudah ada putusan hukum yang mengikat hingga dia tak bisa melakukan upaya hukum luar biasa. "Hukumannya minimal lima tahun penjara," kata dia.

Selain itu, Jero bisa batal dilantik jika partai politiknya, yakni Partai Demokrat, mengirimkan surat ke KPU tentang penggantian mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut sebagai anggota DPR. Cara terakhir, jika Jero melayangkan surat pengunduran dirinya dari anggota DPR terpilih ke KPU melalui Partai Demokrat.

"Jika cara-cara tersebut tak ditempuh, maka kami berhak untuk melantik Jero Wacik," kata dia.

Menurut Hadar, sampai hari Jumat, 5 September 2014, KPU belum menerima satu pun surat pengunduran diri dari Jero atau dari Partai Demokrat. Komisi Pemilihan Umum punya waktu sampai tiga hari sebelum pelantikan jika Partai Demokrat atau Jero Wacik hendak melayangkan surat undur diri.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan partainya tak bisa memastikan pelantikan Jero Wacik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober nanti. Sebab, Max menilai urusan tersebut berada di tangan Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Max, di internal Partai Demokrat, Jero sudah otomatis dicopot dari jabatannya di partai. Jero juga punya kewajiban untuk melepas jabatannya di pemerintah. Partai Demokrat tak perlu lagi membuat surat pernyataan undur diri Jero sebab partai berlambang Mercy tersebut sudah menandatangani pakta integritas.

INDRA WIJAYA



Terpopuler

PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta
Ahok Pede Kasus Bank DKI Tak Ganggu Kinerja
'Polisi Syariat' Berpatroli di Jerman

Berita terkait

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

1 jam lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

15 jam lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

16 jam lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

16 jam lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

18 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

20 jam lalu

Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres

Baca Selengkapnya

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

20 jam lalu

Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

1 hari lalu

Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

1 hari lalu

KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya