KGPH Panembahan Agung Tedjowulan laku dodok usai memberi hormat kepada Sinuhun Pakubuwono XIII Hangabehi di Sasono Sewoko, Keraton Surakarta, (15/6). Jumenengan sebagai peringatan kenaikan tahta raja tersebut di selenggarakan setiap tahun dengan suguhan tari sakral. Tempo/Andry Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Kanjeng Pangeran Norman Hadinogoro dari Keraton Surakarta, Jawa Tengah, diusulkan oleh Persatuan Keraton Nusantara (PKN) menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif pada kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Norman dianggap bisa mewujudkan gagasan keraton sebagai sumber kebudayaan yang telah melahirkan karya-karya seni luhur sebagai pencerminan identitas budaya bangsa. Hal ini juga merupakan aset nasional yang cukup potensial di bidang kepariwisataan.
"Pada penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara IX tahun 2014 di Bima, mengusulkan kanjeng Norman untuk menjadi menteri kebudayaan dan ekonomi kreatif," kata Ketua Persatuan Keraton Nusantara, Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan IX, kepada Tempo, Ahad, 7 September 2014.
Ia berharap keraton tidak lagi dipandang sebelah mata oleh pemerintah karena kekuatan budaya Indonesia mampu diwujudkan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih, Jokowi.
"Kekuatan kebudayaan bisa dimulai dari Pak Jokowi, karena kalau tidak keliru dalam konsep pemerintahannya ada konsep kebudayaan," kata Tjokorda yang didampingi Sultan Demak Kanjeng Sri Sultan Surya Alam Joyokusumo.
Tjokorda mengatakan kebudayaan Indonesia saat ini cenderung mengalami kemunduran signifikan jika dibandingkan zaman dahulu yang sempat mencapai kejayaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. "Ironis memang Indonesia yang mempunyai kebudayaan yang sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini," katanya.
Kekuatan Keraton Indonesia dinilai masih lemah karena terkendala tata kelola yang masih tumpang tindih. "Kesemrawutan tata kelola Keraton Indonesia yang sekarang ada, karena masing-masing instansi atau kementerian bertindak berdasarkan peraturannya sendiri.
Menurut dia, Indonesia tidak membutuhkan banyak lembaga untuk pariwisata dan kebudayaan."Yang dibutuhkan Indonesia adalah satu badan dengan banyak fungsi agar tumpang tindih," kata Tjokorda.
