Tiga Penyebab Menteri Korupsi Versi Jusuf Kalla

Reporter

Sabtu, 6 September 2014 16:52 WIB

Jusuf Kalla didampingii Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengklarifikasi harta kekayaan di Gedung KPK, Jakarta, 26 Juni 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek Kementerian Energi 2011-2013 pada 3 September 2014 lalu. (Baca: Jero Wacik Dongkrak Citra Pakai Uang Korupsi)

Menurut wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, gaji menteri yang kecil dapat menjadi salah satu faktor Jero melakukan tindakan tersebut. "Gaji menteri Rp 19 juta (sebulan). Sudah sepuluh tahun mau dinaikkan, sampai sekarang belum juga," kata Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta, Jumat, 5 September 2014.

Gaji tersebut memang tergolong rendah bila dibandingkan dengan pejabat publik lain, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang digaji Rp 70 juta, juga direktur utama badan usaha milik negara yang nominalnya sepuluh kali gaji presiden. Menteri dan presiden merupakan pejabat dengan nominal gaji terendah. "Belum lagi fasilitas penunjangnya," kata JK. (Baca juga; Jero, Menteri Ketiga SBY yang Terjerat Korupsi)

Menurut dia, sebagian besar pejabat negara lainnya, seperti hakim, telah mendapatkan kenaikan gaji. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, JK mengatakan, ada rencana untuk menaikkan gaji menteri yang sebenarnya sudah tinggal ditandatangani. Namun ia tak mengerti mengapa belum juga direalisasikan.

Pada pemerintahan yang baru di bawah pimpinan presiden terpilih Joko Widodo dan dirinya, ia tak memastikan kenaikan gaji menteri. "Akan melihat perkembangan pada masa tersebut. Kami realistis jugalah, bukan ingin menaikkan, tapi menteri kegiatannya juga banyak, kalau gajinya segitu, ya, bagaimana?" kata JK.

Dia mengatakan korupsi yang melanda menteri-menteri sekarang ini terjadi karena tiga faktor. Selain, pertama, gaji yang kecil, ada juga, kedua, perilaku gaya hidup yang cenderung mewah dan berfoya-foya. Adapun ketiga, lemahnya sistem pengawasan aliran dana dari pemerintah. (Baca: Nikmati Duit Korupsi, KPK Uber Istri dan Anak Jero)

URSULA FLORENE SONIA







Baca juga:
Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
Ridwan Kamil Kantongi Identitas Pemilik Akun
Labfor Polri Tak Temukan Tangki KM Paus Bocor
Perombakan PNS di DKI Masuk Rekor MURI




Advertising
Advertising

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

3 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya