TEMPO.CO, Pangkalpinang - PT Timah Persero Tbk mendapat kecaman dari masyarakat terkait dengan upaya hukum yang diambil badan usaha milik Negara (BUMN) tersebut kepada 19 warga. Langkah hukum itu diambil karena warga masuk ke lahan PT Timah yang berada di belakang Pujako, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.
"Kami tahu itu lahan milik PT Timah. Tapi kami tidak pernah mendapat sosialisasi atau surat dari PT Timah yang meminta kami untuk angkat kaki. Tiba-tiba saja kami mendapat panggilan dari pengadilan negeri untuk hadir sidang pada 9 September 2014," ujar Donny, masyarakat setempat, kepada Tempo, Jumat, 5 September 2014.
Dalam surat tuntutan, PT Timah meminta masyarakat segera angkat kaki dari lahan itu. Perusahaan juga meminta ganti rugi lahan yang digunakan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada 19 Agustus 2014. Gugatan itulah yang membuat masyarakat mengecam dan melakukan protes dengan mendatangi kantor PT Timah, Jumat Sore, 5 September 2014.
Donny mengatakan langkah hukum yang diambil PT Timah terkesan sewenang-wenang. Padahal warga menumpang di lahan milik PT Timah dengan alasan keterbatasan ekonomi. "Mengapa PT Timah terlihat tegas kepada warga tidak mampu. Sementara kepada orang yang menjarah kandungan sumber daya alam timah yang berada di izin usaha pertambangan milik mereka dibiarkan, tanpa ada tindakan yang tepat untuk menyelamatkan aset milik mereka," ujarnya.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat PT Timah Renny Hutagalung mengatakan perusahaannya tetap membuka ruang untuk melakukan mediasi. Menurut dia, penataan aset-aset PT Timah merupakan putusan Menteri BUMN. "Kami tunggu putusan resmi dari pengadilan seperti apa, karena warga juga meminta ganti rugi. Kalau ganti rugi mungkin tidak, kami tidak memiliki pos anggaran ganti rugi. Kalau untuk bantu biaya bongkar atau angkut, mungkin bisa," dia menjelaskan.
