Antrean jerigen saat pengisian BBM bersubsidi. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi, mengatakan pemerintah masih punya dana untuk menambah kuota BBM subsidi dalam APBN-P 2014. Dana itu disebut mencapai Rp 90 triliun.
"Kalau Menteri Keuangan bilang begitu, biasanya dari dana cadangan risiko fiskal," kata Qosasi saat dihubungi, Sabtu, 6 September 2014. (Baca: Ke Jokowi, Ini Alasan SBY Ogah Naikkan BBM)
Dana cadangan risiko fiskalnya, kata Qosasi, mencapai Rp 70 triliun. Selain dana cadangan risiko fiskal, kata Qosasi, pemerintah juga masih punya duit dari saldo anggaran lebih besar daripada APBN 2013. Jumlahnya mencapai Rp 20 triliun. "Itu bisa dipakai," katanya.
Menurut Qosasi, tak ada persyaratan khusus buat pemerintah memakai anggaran itu karena disebut sudah domain pemerintah. Namun, untuk menambah kuota BBM subsidi yang sudah ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter dalam APBN-P 2014, kata Qosasi, harus dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. "Karena APBN itu undang-undang. Jadi harus diubah dulu kuotanya," kata Qosasi. (Baca: Pakar Ekonomi Setuju Pengalihan SubsidiBBM ala Jokowi)
Pada Selasa, 2 September 2014, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah sebenarnya punya duit buat menambah kuota BBM subsidi. Namun pemerintah tak bisa serta-merta menambah kuota karena sudah dipatok 46 juta kiloliter dalam APBN-P 2014. Meski demikian, menurut Chatib, pembiayaan untuk BBM bersubsidi dapat dilakukan asal ada perubahan kurs atau perubahan harga minyak mentah Indonesia. KHAIRUL ANAM
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
