TEMPO.CO , Pesawaran:Heboh iklan penjualan Pulau Kiluan justru dianggap berkah bagi warga di Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Sejak iklan penjualan itu terungkap, jumlah wisatawan yang berkunjung ke teluk kecil di mulut Teluk Semaka itu meningkat. (Baca:Investor Asing Boleh Berbisnis di Pulau Kecil )
“Ada peningkatan sepuluh persen pada hari-hari biasa. Itu berkah bagi kami,” kata Andi Mapa, salah seorang pegiat ekowisata di Desa Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Tanggamus, Kamis, 4 September 2014.
Menurut Andi, kebanyakan mereka datang lantaran rasa penasaran dengan keberadaan pulau yang dimiliki oleh seorang pengusaha asal Kabupaten Pesawaran itu. Pondokan dan sewa perahu menjadi penopang ekonomi warga desa itu yang letaknya sekitar 12 jam lebih ke Kotaagung, pusat pemerintahan Kabupaten Tanggamus.
“Wisata sudah menjadi pendapatan kedua kami setelah mencari ikan,” kata lelaki yang juga menjadi polisi bagi lumba-lumba di perairan Teluk Semaka.
<!--more-->
Mereka yang datang dalam dua pekan terakhir adalah para pemburu berita, juru foto, pengusaha hingga pejabat dari Jakarta. Wisatawan dadakan itu setidaknya harus tinggal dua malam di obyek wisata unggulan Provinsi Lampung itu. Harga sewa per kamar di desa itu dikerek Rp 250 ribu per malam. Berkah lain adalah sewa perahu menuju ke pulau dengan kemolekan pasir putih dan gugusan karang itu. (Baca:Pemerintah Bantah Pulau Kumbang Dijual)
Pulau Kiluan memiliki luas tidak lebih dari 3 hektare. Pulau itu dikelilingi pasir putih nan elok berikut gugusan karang di punggung pulau. Air laut yang masih jernih dan bersih selalu menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk menyambangi pulau itu selepas menyaksikan aktraksi lumba-lumba liar di Teluk Semaka. “Pulau itu milik Pak Abas, tokoh adat dari Kabupaten Pesawaran. Kami tidak tahu bagaimana sejarah kepemilikan pulau itu,” ujar Andi.
Di atas pulau itu terdapat dua unit bangunan dari kayu yang terdiri dari delapan kamar. Setiap kamar berukuran 3 x 4 meter dan 4 x 6 meter. Dengan harga sewa Rp 250 ribu per malam, tentu hanya mendapatkan fasilitas seadanya. “Setiap penyewa mendapatkan kamar tidur dan listrik yang hanya sampai jam sepuluh malam,” kata salah seorang penjaga pulau yang enggan disebut namanya.
Pria yang sehari-hari bertugas menyapu dan menjaga pulau itu mengaku tidak tahu tentang iklan di internet. Dia mengaku kaget ketika banyak orang yang datang hanya menanyakan kepemilikan pulau dan rencana penjualan.
<!--more-->
“Saya tidak tahu. Pemilik tidak pasti. Kadang dua pekan sekali untuk mengambil uang sewa pondokan,” katanya. (Baca:Pemerintah Ingin Raja Ampat Jadi World Heritage0
Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan juga mengaku kaget dengan iklan penjualan pulau itu. Dia sudah mengusulkan rencana pemerintah daerah untuk membeli pulau itu agar bisa dikelola pemerintah. “Saya akan coba usulkan untuk membeli itu pulau. Tentu semua harus dibicarakan dengan anggota legislatif karena terkait anggaran yang tidak sedikit,” kata dia.
Selain mengusulkan pembelian pulau, dia juga akan menanyakan kepada Badan Pertanahan Nasional terkait status kepemilikan lahan. Dia menduga pulau itu tadinya dimiliki oleh sejumlah orang namun belakangan dikuasai oleh satu orang. “Bisa jadi begitu,” katanya.
NUROCHMAN ARRAZIE
Terpopuler:
Jero Wacik dan Kumpulan Aset Rp 16 Miliar
Obama Bersumpah Hancurkan ISIS
Jero Tersangka, Eks Dirut Pertamina Akan Diperiksa
|Pindahkan Makam Nabi, Saudi Disumpahi Bakal Hancur
Polisi Kembalikan Lamborghini Lulung ke ATPM
Berita terkait
Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa
7 Juli 2023
Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.
Baca SelengkapnyaSengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan
23 Juli 2018
Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.
Baca SelengkapnyaJepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa
11 Juni 2018
Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.
Baca SelengkapnyaDua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara
8 Mei 2018
Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.
Baca SelengkapnyaSidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan
8 Mei 2018
PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.
Baca SelengkapnyaSengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati
8 Mei 2018
Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.
Baca SelengkapnyaDiultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan
8 Mei 2018
Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.
Baca SelengkapnyaTemuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri
9 April 2018
Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.
Baca SelengkapnyaSengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB
9 April 2018
Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur
9 April 2018
Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.
Baca Selengkapnya