TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyebut perbuatan korupsi yang diduga dilakukan Menteri Energi Jero Wacik sebagai perilaku serakah. "Orang ini punya hasrat ingin hidup bermewah-mewah, serakah. Itu bawaan manusia. Tidak terkontrol," kata Abraham di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Selasa, 2 September 2014.
Saat ini KPK sedang mengusut indikasi penyelewengan dalam pengadaan barang di Kementerian Energi pada tahun anggaran 2011 hingga 2013. Indikasi penyelewengan itu muncul setelah KPK menemukan ada perintah Jero kepada Waryono Karno yang saat itu masih menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Energi. Waryono berperan untuk memainkan anggaran di Kementerian itu (Kata Sekjen ESDM Soal Suap Rudi untuk Jero Wacik)
KPK sudah menetapkan Waryono sebagai tersangka. Sedangkan untuk Jero, statusnya masih dibahas oleh tim penyidik. "Dalam waktu dekat akan diumumkan," kata Abraham.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tersenyum saat ditanya status hukum Menteri Jero itu. "Nanti pada waktunya akan disampaikan, minggu ini atau minggu depan," kata Bambang.
Sebelumnya, Wakil KPK Zulkarnain mengatakan modus yang dilakukan Menteri Jero, salah satunya adalah melakukan aktivitas keperdataan di Kementerian Energi. Padahal, di balik itu ada penyalahgunaan wewenang. "Modusnya seolah-olah kegiatan perdata, tapi dibungkus dengan keperdataan administrasi. Di belakangnya sebenarnya ada perbuatan-perbuatan melawan hukum," kata Zulkarnain.
Pada 16 Juli 2014, Menteri Jero datang memenuhi pemanggilan KPK. Usai pemeriksaan dia mengatakan mendapat pertanyaan tentang dugaan penyimpangan anggaran dana di kementeriannya pada 2010. “Tentu saya tak tahu apa-apa karena saya baru menjadi Menteri Energi Oktober 2011," kata dia (lihat: Jero Wacik Bantah Terlibat Suap Harga Gas)
MUHAMAD RIZKI
Berita lain:
Isi Pertemuan Jokowi dengan Hatta Rajasa
Mengapa SBY Mustahil Jadi Sekjen PBB
Foto Bugil Jennifer Lawrence Asli
Soal Bocoran Kabinet, Ini Kata Jokowi
Berita terkait
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
7 jam lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaBeredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
1 hari lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
3 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
3 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaProfil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
3 hari lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
3 hari lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
4 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
5 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
5 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya