Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar temui calon presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo di Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 2014. Dalam pertemuan ini, Muhaimin membicarakan terkait strategi kampanye Jokowi di Jawa Timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Saifullah Ma'shum mengatakan sampai saat ini PKB masih menempatkan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sebagai salah satu calon menteri di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Muhaimin itu kader terbaik PKB," ujar Saifullah saat dihubungi Tempo, Ahad, 31 Agustus 2014.
Selain sebagai calon menteri, Muhaimin juga merupakan Ketua Umum PKB periode 2014-2019. Akan tetapi, PKB masih belum mempertimbangkan pengganti Muhaimin apabila terpilih menjadi Ketum PKB sekaligus menteri di pemerintahan mendatang. "Kami belum memikirkan sampai ke sana," kata Saifullah, yang juga Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB. (baca:Muhaimin Resmi Pimpin PKB Lagi)
Sebelumnya, Joko Widodo, presiden terpilih periode 2014-2019, mengatakan menteri di kabinet yang dipimpinnya nanti tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus partai.
Menanggapi pernyataan tersebut, Saifullah mengatakan PKB mempunyai mekanisme tersendiri untuk mengambil keputusan. "Seandainya memang terjadi hal seperti itu," kata dia. Menurut Saifullah, seharusnya rangkap jabatan tidak menjadi masalah. "Itu harus dipisahkan, kan beda," kata Saifullah. (Baca; Sejumlah Dalih Muhaimin Harus Pimpin PKB Lagi)
Menurut Saifullah, rangkap jabatan sebagai menteri dan sebagai pengurus partai adalah hal berbeda. "Problemnya bukan itu," kata dia. Sebagai pengurus partai, seorang pejabat berarti ikut dalam proses demokrasi dan berpolitik, sedangkan sebagai menteri harus dilihat kebijakan yang diambil untuk rakyat. "Kalau bertanggung jawab dan tidak ada permasalahan, tidak apa-apa," ujar Saifullah. (Baca: PKB Rekomendasikan Green Book ke Jokowi-Kalla)
