TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Tiopan Bernhard Silalahi menyarankan Joko Widodo membentuk kementerian koordinator bidang pengawasan. Kementerian ini bertugas mengawasi kinerja pegawai negeri dan mengkoordinasi kinerja inspektorat. “Sistem ini akan membuat pengawasan kementerian lebih optimal,” kata T.B. Silalahi saat ditemui, Sabtu, 30 Agustus 2014.
Menurut T.B. Silalahi, pembentukan menteri koordinasi bidang pengawasan ini lebih baik dibanding menarik inspektorat menjadi lembaga di bawah presiden seperti yang direncanakan Tim Transisi. Dia menilai pembentukan lembaga khusus yang membawahi inspektorat justru akan menyulitkan dan membuat Jokowi repot.
Politikus Demokrat ini juga menilai, pembentukan lembaga yang membawahi inspektorat akan membuat arsitektur kabinet semakin bengkak. Pemisahan itu juga menyebabkan inspektorat tidak efektif. Inspektorat akan sulit mengakses informasi tentang kinerja kementerian bila tak lagi tergabung dalam kementerian yang sama. “Lebih baik administrasinya tetap di bawah kementerian, sedangkan operasionalnya di bawah menteri koordinator.”
Keberadaan menteri koordinator, kata T.B. Silalahi, diharapkan akan mendorong efektivitas kinerja inspektorat. Inspektorat juga menjadi lebih independen karena tak tergantung pada izin dan rekomendasi dari pejabat menteri. Dengan adanya kementerian koordinator, inspektur jenderal bisa langsung melapor pada menko. “Bila temuan irjen tak ditindaklanjuti menteri bersangkutan, menko bisa langsung melapor ke presiden.”
Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Akbar Faisal mengatakan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tengah menggodok konsep pencopotan inspektorat jenderal dari struktur kementerian untuk menjadi lembaga kepresidenan. Inspektorat selama ini dinilai terganjal karena berada di bawah menteri, sehingga kurang mampu meminimalkan praktek korupsi dan peningkatan kinerja di kementerian.
Rencananya, seluruh inspektorat melebur menjadi lembaga pengawasan yang memiliki tiga tugas, yaitu pengawasan kinerja aparatur negara, audit keuangan, dan audit program pembangunan. "Kalau melekat jadi lembaga kepresidenan, akan lebih maksimal," ujar Akbar.
