Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama Ketua fraksi PDI-P Puan Maharani, ketua fraksi PKB Marwan Jafar (kiri) dan ketua Kepala staf Tim Transisi Jokowi-JK Rini Soemarno Soewandi (kanan), menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat tertutup, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menunggu usulan resmi dari presiden terpilih Joko Widodo mengenai postur dan rencana kerja pemerintahan mendatang. Di parlemen, Koalisi Merah Putih akan bersikap kritis terhadap kebijakan yang dikeluarkan Jokowi-JK.
"Pemerintah usulkan, DPR yang bakal bahas," kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Hakim, Jumat, 29 Agustus 2014. Dia menuturkan PKS akan memperhatikan dengan cermat bagaimana program-program Jokowi-JK. "Bagaimana agar usulan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat." (Baca: Waketum PAN: Kami Tetap di Koalisi Merah Putih)
Terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, Abdul Hakim mengatakan sikap terakhir partainya adalah menolak pencabutan subsidi. Namun, ujar dia, posisi PKS masih bisa berubah, tergantung pada dinamika politik. Dia menegaskan bahwa sejauh ini pemerintah belum mengusulkan apa pun mengenai pencabutan subsidi. "Kami belum rapat."
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi menuturkan PPP belum tahu program Jokowi seperti apa. Menurut dia, sikap masing-masing fraksi baru akan ketahuan setelah pelantikan pemerintahan yang baru pada 20 Oktober mendatang. "Pemerintah punya kewenangan luas untuk menjalankan programnya," katanya.
Menurut Arwani, PPP tak terlalu melihat siapa pemegang kendali pemerintahan. Menurut dia, sikap partainya lebih bergantung pada bagaimana program dan kebijakan yang bakal diambil pemerintah. Jika program pemerintah baik, ujar Arwani, PPP bakal mendukung. "Presiden dan DPR kan bukan lembaga yang saling berlawanan." (Baca: Wamenpan: Beberapa Kementerian Perlu Disatukan).
Terkait dengan pencabutan subsidi, Arwani mengatakan kedua pihak sudah punya penghitungan sendiri agar anggaran tidak jebol. Dia mengingatkan, setelah 20 Oktober mendatang, pemerintah baru punya kewenangan penuh untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa memerlukan persetujuan DPR. Menurut Arwani, partainya belum dilobi oleh pendukung Jokowi-JK untuk melancarkan kebijakan pemerintah pada periode mendatang. "Saya belum diajak ngobrol," kata Arwani.
