TEMPO Interaktif, Jakarta:Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Darurat Kemanusiaan (KDK) mencatat adanya selisih alokasi dana rekonstruksi Aceh yang tercantum dalam blue print, antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan departemen terkait mencapai Rp 10 triliun. "Bappenas menganggarkan Rp 48 triliun sementara Departemen minta Rp 58 triliun,"kata Koordinator ICW, Teten Masduki, saat konferensi pers sub komisi monitoring tentang potensi-potensi korupsi yang dimuat dalam blue print rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, di Jakarta, Kamis (28/4). Selisih dana ini disebabkan adaya inkonsistensi penggunaan data sebagai sumber pembangunan. Teten melihat, rekonstruksi Aceh baru tidak mempertimbangkan aspek kebutuhan nyata. "Pembangunan baru bukan berarti jor-joran, harus mempertimbangkan aspek kebutuhan nyata,"katanya. ICW dan KDK melihat sejumlah pembengkakan terjadi pada beberapa aspek. "Misalnya pendidikan, perumahan dan kesehatan,"kata Teten. Namun, Teten masih tetap berbaik sangka terhadap blue print yang disusun pemerintah ini. "Saya belum suudzon kalau ada korupsi by design,"ujarnya. Menjelang fase rekonstruksi Aceh dimana sekitar 150 LSM asing juga berpartisipasi, diperlukan adanya pendataan yang tepat infrastruktur baik yang dibangun pemerintah, swasta, maupun LSM asing. "Supaya tidak ada overlapping,"kata Teten.ICW juga akan melakukan pemantauan terhadap jumah infrastruktur yang akan dibangun. "Agar Infrastruktur yang dibangun pihak lain, tidak diklaim pemerintah untuk dimasukan ke dalam APBN,"kata Teten. Pihak swasta saat ini sudah membangun 40.000 rumah untuk para pengungsi korban tsunami Aceh. Untuk itu, ICW telah menyediakan konsultan dalam pemantauan rekonstruksi Aceh. Ami Afriatni