Ini Kata Bibit Soal Pimpinan KPK Sejak Dulu  

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 28 Agustus 2014 04:53 WIB

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (ki-ka) Busyro Muqoddas, Adnan Pandu Praja, Zulkarnain dan Bambang Widjojanto berbincang dengan wartawan dalam rangka Halalbihalal di gedung KPK, Jakarta, 4 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta: Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto mengatakan KPK dalam perjalanannya pernah mengalami pasang-surut ihwal jumlah pimpinan. KPK pernah kekurangan komisioner, dan juga pernah kelebihan komisioner dari jumlah seharusnya lima orang.

"Ketentuannya diisi lima orang, sekarang tinggal dikembalikan ke KPK, apakah mau mematuhi ketentuan itu atau tidak," kata Bibit melalui pesan pendek, Rabu, 27 Agustus 2014. Bibit menilai ketentuan itu tidak akan pernah bisa ditegakkan jika saat ini tak dipatuhi.

Satu komisioner KPK bakal berkurang karena Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas bakal mendahului empat pimpinan lain dalam mengakhiri masa jabatan, yaitu pada 10 Desember 2014.

Busyro masuk KPK menggantikan ketua periode sebelumnya, Antasari Azhar, yang menjadi terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran.

Menurut Bibit, KPK periode terdahulu mati-matian untuk menggenapi pimpinan agar bisa diisi lima orang. "Sehingga ketika itu diadakan pemilihan dan Pak Busyro masuk," ujar dia.

Sebelum Busyro masuk, KPK pernah dipimpin hanya oleh empat orang. "Ketika itu, setiap pimpinan bergantian mengambil alih sebagai ketua," ujar Bibit.

"Yang lebih hebat lagi, pimpinan KPK pernah tujuh orang," ujar Bibit. Ketika itu, KPK sedang dalam kisruh 'cicak vs buaya' dan berisi 2 pimpinan aktif, 3 pelaksana tugas, dan 2 nonaktif. Saat itu, Bibit dan Chandra Hamzah--dua Komisioner KPK--ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian.

Pada 23 Juli 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK untuk mencari pengganti Busyro.

Isu pansel ini mencuat, apalagi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto curiga ada maksud lain dari pembentukan pansel pengganti Busyro.

Bambang khawatir bila tiba-tiba ada orang yang masuk atau terpilih menjadi pimpinan KPK bisa mengganggu gerakan pemberantasan korupsi yang sudah terbangun selama ini.

"Kita lagi 'speed up' pemberantasan korupsi, gerakannya lagi dibangun, jadi orang yang tiba-tiba masuk begitu, pasti perlu waktu dan mengganggu ritme itu," ujar dia, Sabtu, 23 Agustus 2014.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

1 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

6 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

2 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

3 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

3 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

3 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya