TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat membentuk Panitia Khusus Tata Tertib yang bertugas membuat aturan detail sebagai turunan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPRD atau UU MD3 yang baru disahkan 8 Juli lalu pada Rabu sore, 27 Agustus 2014.

Rapat pembentukan itu berlangsung sengit lantaran partai yang mengusung Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan presiden tak mendapatkan satu pun posisi pimpinan. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan proses pemilihan pimpinan pansus tersebut berlangsung sangat alot.

"Persaingan antara koalisi Jokowi-JK dengan Koalisi Merah Putih sangat kentara," kata Priyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 27 Agustus 2014.

PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa ingin menjadi ketua dan wakil ketua. PDI Perjuangan mengajukan Tubagus Hasanuddin. Sedangkan PKB mennyorongkan Hanif Dakhiri. Namun keinginan mereka kandas.

Seusai lobi, Dewan akhirnya sepakat memutuskan empat orang sebagai pimpinan pansus ini. Benny K. Harman dari Partai Demokrat dipilih sebagai ketua. Sedangkan Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar, Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Toto Daryanto dari Partai Amanat Nasional didapuk sebagai wakil ketua.

Komprominya, PDIP dan PKB memberikan catatan dalam kesepakatan pemilihan pimpinan pansus. "Manakala ada kepentingan yang dipandang lebih besar, maka komposisi bisa dikocok ulang dan diubah dengan cara pimpinan pansus menulis surat ke pimpinan DPR," ujar Priyo.

Dalam pemilihan presiden lalu, koalisi partai pengusung Jokowi-JK terdiri atas PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, Partai NasDem, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Yang terakhir tak memiliki kursi di DPR.

Koalisi Merah Putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa disokong Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang. PBB tak memiliki kursi di DPR.



MUHAMMAD MUHYIDDIN