Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memberi penjelasan pada media saat konferensi pers di rumah dinas Gubernur, Jakarta (21/8). Dalam konferensi pers Jokowi mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua gugatan atas sidang sengketa perselisihan hasil pemilu presiden. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengatakan partainya akan menguji konsistensi PDI Perjuangan ihwal program subsidi bahan bakar minyak. Pada voting dalam sidang paripurna Juni 2013 yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014, PKS dan PDIP adalah dua di antara empat partai yang menolak kenaikan harga BBM. (Baca: SBY-Jokowi Tak Khusus Bahas Harga BBM)
"Akan kami lihat nanti. Kalau konsisten, harusnya tetap diperjuangkan agar BBM tak naik," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 27 Agustus 2014. (Baca: Harga BBM Naik, Inflasi Melonjak 1 Persen)
Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, mengatakan calon presiden terpilih 2014-2019 Joko Widodo bakal menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua, Bali. Jokowi berangkat sore ini. Selain membahas postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015, Jokowi juga membujuk SBY agar mengurangi subsidi BBM. (Baca: Jokowi Enggan Tanggapi Rencana Kenaikan BBM)
"Beban subsidi BBM ini mempengaruhi fleksibilitas dari APBN," kata Pramono. Wakil Ketua DPR itu berharap pertemuan keduanya bisa menghasilkan solusi tuntutan kenaikan harga BBM pada era pemerintahan SBY-Boediono.
Menurut Pramono, opsi menaikkan harga BBM atau tidak bukan untuk kepentingan SBY ataupun Jokowi. "Opsi tersebut untuk kepentingan pemerintahan," katanya.
Kebijakan menaikkan BBM itu, kata Pramono, bertujuan untuk pembangunan yang lebih baik. "Dan bisa dilanjutkan pemerintahan Jokowi nanti," katanya.
