TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti menantang pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Jokowi juga ditantang untuk menempatkan tokoh yang tepat untuk enam posisi yang rawan dengan kasus pelanggaran HAM. (Baca: 7 Kasus HAM yang Jadi PR Jokowi)

"Enam posisi ini harus bukan pelanggar HAM dan punya political will serta berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM," kata Poengki ketika ditemui di Rumah Transisi, Rabu, 27 Agustus 2014. Enam posisi itu adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Badan Pertanahan Negara, dan Menteri Agama. (Baca: Kontras Pertanyakan Komitmen Penegakan HAM Jokowi)

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar mengatakan kedatangan sejumlah aktivis HAM ini tidak menyodorkan nama yang akan duduk pada sejumlah posisi. Dia juga meminta Jokowi tidak memasukkan nama orang yang pernah terkena kasus pelanggaran HAM di Rumah Transisi, misalnya mantan Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono. (Baca: Jokowi: Wajar Ada Beda Pendapat Soal Hendropriyono)

"Orang yang dimaksud bukan hanya Hendropriyono, rumus ini juga ditujukan ke nama-nama lain," kata Haris. Intinya, kata dia, kemampuan bisa dicari, tapi yang lebih penting ada atau tidak kemauan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, mengatakan Tim Transisi sekadar membuat kriteria menteri, tapi keputusan tetap di tangan presiden terpilih. Andi mengatakan kriteria final semua menteri akan rampung besok, Kamis, 28 Agustus 2014.

Selain memberi kriteria menteri, Andi mengatakan, kedatangan para lembaga swadaya masyarakat ini juga memberi masukan terkait dengan penuntasan pelanggaran HAM.

Berbeda dengan bidang lain di Tim Transisi, masukan terkait dengan langkah yang harus dilakukan Jokowi-JK atas kasus HAM tidak dibuat kelompok kerja, melainkan diserahkan ke sejumlah LSM yang ditunjuk. "Masukan dari mereka paling lambat diterima 15 September 2014," kata Andi.

SUNDARI

Baca juga:
Suhardi Mencoba Bangkit dari Tempat Tidur
Jokowi Belum Tawari Muhaimin Jabatan Menteri
Ahok Sebut Jokowi Baru Tiga per Empat Presiden
KPK, Polri, dan Kemenkeu Bahas Sektor Tambang