Adrianus Meliala: Tayangan Wawancara Tidak Utuh

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 26 Agustus 2014 19:12 WIB

Anggota Komisi kepolisian Nasional Adrianus Eliasta Meliala. TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala, mengatakan wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi swasta tidak ditayangkan secara utuh. Akibatnya, hanya tayangan bernada negatif tentang kepolisian yang muncul.

"Padahal awalnya saya memberikan pujian kepada Polri. Saya juga konsen kepada beberapa hal, tapi yang diambil cuma ATM Polri," kata Adrianus seusai diperiksa di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Agustus 2014. (Baca: Adrianus Meliala Penuhi Panggilan Bareskrim)

Adrianus menyatakan apa yang diucapkannya sudah sesuai dengan tugasnya sebagai anggota Kompolnas. Jadi, kata Adrianus, tidak ada maksud untuk menghina. "Saya sudah beri keterangan. Dan, posisi saya jelas," ujar Adrianus.

Adrianus diperiksa karena mengatakan kepolisian terlibat korupsi terkait dengan kasus suap yang melibatkan Ajun Komisaris Besar Murjoko Budoyono, bekas Kasubdit Jatanras Polda Jabar. Bahkan, Adrianus menyebut reserse sebagai anjungan tunai mandiri, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan.

Kepolisian akan mengecek tayangan wawancara secara keseluruhan. Adrianus berharap kasus ini cepat selesai. "Gelar perkara apakah lanjut atau tidak, sebaiknya tidak lanjut dalam rangka pengawasan kami," ujar kriminolog Universitas Indonesia tersebut.

Murjoko dan Ajun Komisaris Dudung diduga menerima suap sebesar Rp 6,5 miliar dari orang berinisial AI, DT, dan T, yang merupakan bandar judi online. Mereka mendapatkan uang tersebut karena membantu membuka rekening ketiganya yang telah diblokir Direskrimum Polda Jabar pada 2013.

SINGGIH SOARES

Terpopuler:

Polisi Panggil Pengurus Gerindra Soal Garuda Merah
Ini Saran Komnas HAM kepada Tim Advokasi Prabowo
Masuk Bursa Wali Kota Depok, Tifatul Direspons Negatif
Lusa, PTUN Akan Jatuhkan Vonis Gugatan Prabowo
Nazaruddin: Nova Riyanti Juga Istri Anas

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

6 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

12 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya