TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani mengatakan sah-sah saja apabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan presiden terpilih Joko Widodo berusaha merayu partainya untuk bergabung di dalam koalisi pemerintahannya. "Boleh-boleh saja," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Agustus 2014.

Menurut dia, rayuan dari PDIP ini telah memberikan sinyal jika koalisi ramping yang digadang-gadang oleh koalisi Jokowi tersebut tidak bisa berjalan sendiri. Sebab, di dalam politik perlu adanya sebuah komunikasi politik. "Akhirnya mereka menyadari juga," kata Yani. (Baca: PPP Masih Terikat di Koalisi Merah Putih)

Meski begitu, Yani melanjutkan, PPP tidak perlu risau jika harus berada di luar pemerintahan mendatang. "Tidak kalah mulia, kok, berada di Koalisi Merah Putih," katanya. Sebab, menurut Yani, berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang justru bisa menguatkan fungsi pengawasan partainya di parleman. "Nah, di situlah perannya."

Dia mengatakan soliditas dari anggota partai Koalisi Merah Putih ini semakin bagus. Bahkan dia menyindir dengan mengatakan koalisi yang mengusung Jokowi-JK cenderung luntur.

Menurut Yani, jika Jokowi tidak tepat dalam menentukan komposisi kabinet, jelas akan ada banyak partai pengusung yang kecewa. "Merasa (partai) paling berjuang, kok, tidak dapat apa-apa," kata Yani. (Baca: Suharso Emoh Jadi Calon Ketua Umum PPP)

Dalam koalisi Prabowo-Hatta ada tujuh partai pengusung, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, PKS, dan PBB. Sedangkan partai pengusung Jokowi-JK adalah PDIP, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.

TRI SUSANTO SETIAWAN

Terpopuler
PAN-Golkar Tolak Posisi Menteri Kabinet Jokowi
Istri PM Malaysia Pulang Kampung ke Sumatera Barat
Jokowi Kalah Rapi Ketimbang Paspampres
Wibawa Golkar Turun Jika Gabung ke Jokowi
Soal Ketua DPR, Koalisi Merah Putih Siapkan Nama