Pengumuman di sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bertuliskan "mohon maaf SPBU ini tidak menjual premium bersubsidi" di rest area kilometer 13,3 tol Tangerang-Merak, Banten, Sabtu 9 Agustus 2014. Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng mengaku kebijakan pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berjalan beberapa hari memberikan dampak baik, di mana mampu meningkatkan konsumsi BBM non subsidi. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat sepakat dengan gagasan pemangkasan subsidi bahan bakar minyak yang direncanakan pemerintah mendatang dengan catatan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferrari Romawi mengatakan pemangkasan subsidi BBM harus disertai dengan bantuan langsung yang disalurkan kepada masyarakat tidak mampu.
"Manakala BBM subsidi dipangkas, akan ada kenaikan harga bahan pokok. Bantuan langsung ini untuk penyesuaian harga BBM nanti," kata Ferrari saat dihubungi, Sabtu, 23 Agustus 2014.
Dia mengatakan pemangkasan BBM bersubsidi akan mengakibatkan harga barang dan biaya transportasi naik. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan masyarakat tidak mampu agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Selama ini yang dilakukan oleh Presiden SBY dengan memberi BLT (Bantuan Langsung Tunai) didukung Partai Demokrat," katanya.
Dia berharap pemerintah mendatang dapat melakukan hal yang sama, memberi bantuan langsung kepada masyarakat miskin saat menaikkan harga BBM. Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo, kata Ferrari, sebaiknya memetakan dahulu masyarakat tidak mampu dan kebutuhannya untuk dikompensasikan dengan bantuan langsung. "Apakah BLT atau yang lain, tergantung pemerintah mendatang," katanya.
Selain untuk alokasi bantuan langsung, dia mengatakan, pengalihan subsidi BBM diperlukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Menurut dia, subsidi BBM sebesar Rp 500 triliun memberatkan APBN sehingga alokasi belanja infrastruktur dan pembangunan fasilitas kesehatan tertekan.
