TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat Jokowi-JK membutuhkan dukungan Demokrat di parlemen. Menurut dia, menjalin koalisi dengan Demokrat merupakan opsi terbaik bagi kubu Jokowi-JK untuk memenuhi dukungan di DPR. (Baca: PPP Yogya: Tak Etis Merapat ke Jokowi)
"Secara politis Pak Jokowi akan lebih diuntungkan jika menjalin koalisi dengan Demokrat, ketimbang, misalnya dengan Golkar," ujar Burhanuddin saat ditemui di Hotel Oria, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Agustus 2014. (Baca: Jokowi: PAN dan Demokrat Mulai Merapat)
Burhanuddin menjelaskan bahwa dengan berkoalisi dengan Demokrat, kubu Jokowi-JK sudah bisa menutupi kekurangan koalisi Jokowi di parlemen. "Demokrat bagaimanapun juga persentase suaranya masih cukup lumayan, di atas dua digit pada hasil pileg," kata dia. (Baca: Sebut PAN Merapat, Jokowi Picu Perang Urat Syaraf)
Selain itu, menurut dia, kubu Jokowi-JK juga tidak perlu khawatir akan loyalitas partai tersebut yang dinilai cukup baik. "Demokrat juga lebih bisa dipastikan loyalitasnya. Apabila bisa 'pegang' Pak SBY, pada level di bawahnya akan relatif tunduk atas instruksi petinggi," kata dia. (Baca: Jokowi Sebut Demokrat Merapat, Ini Kata Ruhut)
Dia membandingkan berlabuhnya partai lain pada koalisi pendukung Jokowi-JK. "Sementara untuk Golkar saya rasa agak susah, apabila dipegang ketua umumnya pun belum tentu seluruhnya akan tunduk. Kompensasi politik yang diminta Demokrat juga tidak setinggi kalau mengajak Golkar," kata dia.
Akan tetapi, Burhanuddin mengatakan sangat mungkin Demokrat merapat ke kubu Jokowi. Dia berpendapat arah Demokrat sangat ditentukan oleh upaya negosiasi-negosiasi di belakang layar sampai sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober. "Nah, posisi itu masih ditentukan oleh negosiasi politik oleh tiga pihak yang menentukan. Pak SBY, Jokowi, dan Bu Mega. Pak SBY saya rasa tidak ada persoalan dengan Jokowi-JK, tapi selalu ada hambatan dengan problem masa lalu dengan Bu Mega. Saya yakin itu yang masih jadi ganjalan," ujar dia.
NURIMAN JAYABUANA
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo
SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi
Jokowi dan JK Mulai Silang Pendapat Soal Kabinet
Usai Sidang MK, Adik Prabowo Mantu
Berita terkait
Prabowo Mengaku Disiapkan Jokowi dengan Matang untuk Jadi Presiden
46 menit lalu
Prabowo mengungkapkan hal itu di acara PBNU.
Baca SelengkapnyaPN Jaksel Putuskan Ucapan Rocky Gerung Tidak Menghina Jokowi, Pejabat Publik Harus Siap Dikritik
9 jam lalu
PN Jakarta Selatan menolak gugatan advokat David Tobing yang menganggap Rocky Gerung telah menghina Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya
10 jam lalu
Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.
Baca SelengkapnyaHasto Akui Terima Pesan Pengurus Ranting yang Tolak Wacana Pertemuan Megawati dan Jokowi
10 jam lalu
Megawati, tutur Hasto, berterima kasih kepada pengurus dan kader hingga tingkat ranting dan anak ranting atas capaian mereka dalam Pemilu tahun ini.
Baca SelengkapnyaMarak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu
22 jam lalu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.
Baca SelengkapnyaAkhir Politik Jokowi di PDIP
1 hari lalu
Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara
1 hari lalu
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Baca SelengkapnyaKaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024
1 hari lalu
Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.
Baca Selengkapnya1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata
1 hari lalu
Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya
1 hari lalu
Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca Selengkapnya