TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Franky Ronnie Sompie mengatakan polisi akan terus mengamankan situasi dan kondisi di Jakarta hingga pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014. "Bahkan kata Pak Kapolri, kondisi siaga 1 sampai Senin," kata Ronny di Mabes Polri pada Jumat, 22 Agustus 2014.
Sejak Rabu lalu, polisi menerapkan status siaga 1 di Jakarta karena tingginya intensitas demonstrasi, terutama di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, kantor gedung Mahkamah Konstitusi. Polisi menurunkan 24.100 personel dari sebelas kepolisian daerah untuk mengamankan pelaksanaan sidang sengketa pemilihan presiden. (Baca MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo)
Sampai saat ini, kata Ronny, belum ada satu pun personel dari sebelas polda yang keluar dari Ibu Kota. Mereka diperintahkan Kapolri bersiaga hingga Senin pekan depan.
Sementara itu, pengamanan kondisi Ibu Kota pada Selasa, 26 Agustus 2014, akan kembali diserahkan kepada Polda Metro Jaya. Terdapat 3.900 polisi yang mengamankan Jakarta hingga Jokowi-JK dilantik di gedung DPR.
ROBBY IRFANY
Terpopuler:
Kronologi Kerusuhan Massa Pro-Prabowo di MK
MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo
SBY Merasa Dituduh Merecoki Jokowi
Usai Putusan MK, PKB Usulkan Bagi-bagi Kekuasaan
Dipanggil 'Presiden', Jokowi Beri Hormat Sempurna
Berita terkait
Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech
16 jam lalu
Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.
Baca SelengkapnyaTPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya
17 jam lalu
Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.
Baca SelengkapnyaCara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
1 hari lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
1 hari lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
2 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
2 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
3 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
3 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
3 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca Selengkapnya