Polisi Waspadai Poso Target Teror Selanjutnya  

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 21 Agustus 2014 14:56 WIB

Sejumlah aparat kepolisian mengindentifikasi puing-puing usai meledaknya bom bunuh diri yang dibawa oleh seorang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor di depan kantor Markas Kepolisian Resor Poso, Sulawesi Tengah, (3/6). Tempo/Amar Burase

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Penerangan Mabes Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan teror terhadap sejumlah polisi masih akan terus berlangsung.

Menurut Boy, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, adalah wilayah yang harus diwaspadai sebagai target teror selanjutnya.

"Kelompok teror ini termasuk organized crime. Polisi harus waspada," ujar Boy di Mabes Polri pada Kamis, 21 Agustus 2014. (Baca: Penembak Polisi Bima Diduga Teroris)

Sejak tahun 2013, serangkaian aksi penembakan yang terjadi di Bima menewaskan empat polisi. Kejadian terakhir menimpa Kapolres Ambalawi Ajun Komisaris Abdul di Bima yang tertembak dua kali di bagian kepala pada Sabtu pagi, 16 Agustus 2014.

Boy mengatakan Poso menjadi target selanjutnya karena adanya dugaan penembak polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat, terkait dengan jaringan Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Jaringan ini, menurut Boy, bermarkas di Poso.

"Fakta keterlibatan bisa dilihat dari banyak warga asal NTB yg ikut aksi teror di Poso. Kalau bisa dilihat track record yang selama ini ada cukup jelas," kata Boy pada Selasa, 19 Agustus 2014. (Baca: Peta Konsentrasi Jaringan Teroris di Indonesia)

Juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Sompie mengatakan teroris penembak polisi biasanya beraksi di daerah-daerah terpencil. "Daerah yang (mempunyai akses jalan) berbelok-belok. Daerah sepi. (Aksi) mungkin sudah dipelajari dan lama," kata Ronny. (Baca: Pergerakan ISIS Mirip Kelompok Santoso di Poso)

Menurut Boy, polisi sudah mengantongi nama terduga penembak. Namun, nama tersebut belum bisa dipublikasikan.

ROBBY IRFANY

Topik terhangat:


ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Bandel, Ahok Punya Cara Jebak Uber App/Uber.com
Jokowi Ingin Makan Krupuk, Pengawal Melarang
Prabowo Minta Ibu-ibu Siapkan Dapur Umum

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

10 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

11 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

17 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya