Pencoblosan Ulang Tak Ubah Kemenangan Jokowi-JK  

Reporter

Editor

Pruwanto

Kamis, 21 Agustus 2014 06:27 WIB

Penjagaan persidangan sengketa Pilpres 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta: Pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibisono, menganggap pemungutan suara ulang di sejumlah lokasi yang dipersoalkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tak banyak mengubah hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Peluang Prabowo-Hatta menang melalui pemungutan suara ulang ini sangat kecil.

Dari analisa Karyono atas persidangan MK sejak 8 Agustus 2014, ada delapan juta suara bermasalah. Namun, kata dia, jumlah suara itu tak signifikan. "Itu hanya menyentuh angka 1,5 persen," kata Karyono di Galeri Cafe, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2014. “Jika Prabowo-Hatta dimenangkan, Mahkamah melawan rasionalitas politik dan logika publik."

Hari ini, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa hasil pemilu presiden yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kepada Komisi Pemilihan Umum. Pengamat pemilu, Arnold Theu, berpendapat serupa dengan Karyono. Menurut dia, MK sulit mengabulkan permohonan pasangan Prabowo-Hatta. Apalagi saksi-saksi dalam persidangan membantah dalil kecurangan pemilu yang diklaim Prabowo terstruktur, sistematis, dan masif. (Baca: Prediksi Mantan Hakim MK Soal Gugatan Prabowo)

Pendapat berbeda diutarakan kuasa hukum Prabowo-Hatta, Elza Syarief. Ia tetap optimistis gugatannya dikabulkan Mahkamah. Elza merujuk pada tiga hal yang dia anggap membuktikan kecurangan KPU, yakni pemungutan suara berdasarkan distrik di Kabupaten Painai, Papua, pemberlakuan daftar pemilih khusus dan daftar pemilih khusus tambahan, dan pembukaan kotak suara setelah rekapitulasi. (Baca: Bisakah PTUN Menangkan Prabowo-Hatta?)

ROBBY IRFANY

Berita terkait

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

2 jam lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

5 jam lalu

Hakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

6 jam lalu

Kala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah

Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

6 jam lalu

Hakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah

Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

7 jam lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

10 jam lalu

Hari Ini MK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Sengketa Pileg, Ada 55 Perkara

MK kembali menggelar sidang sengketa Pemohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hasil Pemilihan Legislatif 2024, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

1 hari lalu

Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah

Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

1 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

2 hari lalu

Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

2 hari lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya