TEMPO Interaktif, Jakarta:Sikap Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz dianggap tidak lagi mencerminkan pemimpin yang memberikan keteladanan bagi warga PPP. "Semakin lama malah kebijakannya memuakkan kader PPP yang ada di bawah,"kata Ketua PPP Solo Hasan Mulachela, Senin (25/4).Karena itu Hasan berharap Surya Darma Ali dan kawan-kawan yang pernah dipecat Hamzah karena ikut silaturahmi nasional (silatnas), mempelopori Muktamar Luar Biasa (MLB). "MLB tidak perlu menunggu SK pemecatan yang kabarnya diberikan ke 400-an cabang peserta Silatnas, karena itu Surya Darma Ali dan kawan-kawannyaharus segera bertindak,"ujar Hasan. Menurut Hasan, ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh Suryadarma Ali dan diyakininya cabang-cabang akan memberikan dukungan. Pilihan pertama adalah mengambil alih kepemimpinan DPP dan segera melaksanakan MLB. Hanya saja, untuk menuju ke forum MLB, memang sejumlah persyaratan harus dipenuhi termasuk permintaan tertulis dari cabang-cabang ke DPP. "Padahal DPP sendiri dikuasi orang-orang pro status quo, sehingga bisa saja suratpermintaan MLB dari cabang disembunyikan,"katanya.Bila cara konstitusional partai untuk menggelar MLB mentok, Hasan mengusulkan agar Suryadarma Ali beserta lima PHP yang sempat dipecat karena ikut Silatnas itu menjadi masinis untuk mengusung gerbong cabang-cabang mendirikan partai baru. Dengan dipecatnya sebagian besar pengurus cabang tersebut berarti ada banyak cabang yangsiap untuk bermetaforsis menjadi partai baru. "Bisa saja menjadi PPP Pembaharuan atau PPP Perjuangan,"kata Hasan dengan nada tinggi.MLB atau Muktamar yang dipercepat, menurut Ketua DPC PPP Sragen Rus Utaryono, "Kalau soal MLB atau muktamar dipercepat, itu sudah harga mati dari DPC Sragen,"katanya. Menurut Ketua Panitia Silatnas Usamah Hisyam, selaon enam orang yang pernah dipecat, DPP PPPdi bawah kepemimpinan Hamzah Haz telah mengeluarkan SK pemecatan terhadap sejumlah cabang dan wilayah. Diperkirakan, ratusan cabang yang ikut silatnas dikenai sanksi organisasi. Beberapa cabang menerima SK yangdikirim melalui kantor pos dengan stempel pos 18 April. Namun, di Jawa Tengah, belum ada cabang atau wilayah yang menerima surat pemecatan tersebut.Imron Rosyid