Wakil Ketua Komisi IX FPPP Irgan Chairul Mahfidz. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz meminta pengurus harian PPP segera menggelar rapat pleno untuk membahas kepastian pelaksanaan muktamar.
"Langkah pertama, pengurus harian perlu duduk bersama untuk menyatukan suara," kata Irgan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 19 Agustus 2014. (Baca: 5 Kader PPP Ini Bersaing Jadi Pimpinan DPR)
Menurut Irgan, saat ini terdapat perbedaan persepsi tentang waktu pelaksanaan muktamar, seperti diamanahkan dalam Musyawarah Kerja Nasional Ketiga di Bogor, April lalu. Berdasarkan keputusan sebelumnya, muktamar dilakukan sebulan setelah pemilihan presiden.
Namun, menurut Irgan, DPP perlu memastikan apakah sebulan yang dimaksud dihitung dari hari pencoblosan atau setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. "Soal waktu harus dipastikan supaya tak multitafsir," tutur Irgan. (Baca: Majelis Pakar Ingin PPP Tetap di Pemerintahan)
Irgan mengatakan perbedaan interpretasi tentang waktu pelaksanaan muktamar bisa menyulut pergolakan dari beberapa pengurus wilayah. Bahkan sejumlah kader senior PPP turun tangan meminta muktamar segera dilakukan.
Permintaan segera melaksanakan muktamar juga didorong oleh menurunnya kepercayaan pengurus wilayah terhadap kepemimpinan Suryadharma Ali. Bekas Menteri Agama itu dianggap sudah tak layak menjadi ketua umum karena sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012 dan 2013. Kekecewaan itu bertambah dengan gagalnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, yang didukung PPP, memenangi pemilihan presiden yang digelar 9 Juli lalu.
