TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., mengatakan pengembangan kasus suap di lingkungan Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tak terpengaruh dengan mundurnya Direktur Utama PT Pertamina Persero Galaila Karen Agustiawan. Menurut Johan, mundurnya Karen tak mengubah pengembangan kasus tersebut. (Baca: Mundur dari Pertamina, Karen Pindah ke Harvard)
"Kasus yang bermula dari SKK Migas itu, kan, belum berhenti. Sekarang ke pihak swasta, kemudian ke Kementerian Energi, lalu ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kasus itu masih dikembangkan," kata Johan di kantornya, Senin, 18 Agustus 2014.
Saat ini, setelah bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Waryono Karno ditetapkan tersangka, KPK lalu menetapkan Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bhatoegana dan bos PT Kaltim Parna Raya Artha Meris Simbolon sebagai tersangka. (Baca: KPK Periksa Mantan Anak Buah Waryono Karno)
Pada 14 Maret 2014, Karen bersaksi untuk terdakwa bekas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam penyidikan kasus tersebut, Karen berkali-kali diperiksa penyidik.
Dalam persidangan itu, Karen mengaku tak pernah dimintai atau memberi setoran duit ke Komisi Energi dan Badan Anggaran DPR serta ke Kementerian Energi selama menjabat Direktur Utama PT Pertamina sejak 2009. (Baca: Jadi Bos Pertamina, Apa Prestasi Karen)
Kesaksian itu bertolak belakang dengan keterangan Karen di hadapan penyidik KPK yang menyatakan kerap dimintai duit oleh sejumlah pihak, antara lain anggota DPR hingga pejabat di Kementerian Energi. Duit itu disebut untuk tunjangan hari raya DPR dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Baca: Said Didu: Karen Mundur karena Tak Kuat Tekanan)
Jika sewaktu-waktu penyidik perlu memanggil dan memeriksa Karen, menurut Johan, KPK tinggal memanggilnya. "Dia menjabat saja kami panggil dia datang. Apalagi kalau tak menjabat, pasti datang, kan," ujar Johan. (Baca: Dahlan Iskan Panggil Bos PLN dan Pertamina)
