TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan ada empat rencana strategis yang perlu dilanjutkan pada pemerintahan baru Oktober 2014 mendatang.
"Salah satunya adalah pembangunan kekuatan pertahanan," kata Purnomo Yusgiantoro saat ditemui seusai mengikuti upacara Kemerdekaan RI ke-69 di lapangan apel Kementerian Pertahanan, Ahad, 17 Agustus 2014. (Baca: Indonesia Tolak Perang di Laut Tiongkok Selatan)
Pembangunan kekuatan pertahanan yang dimaksud adalah bagian dari modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) baik darat, udara, maupun laut.
Selain itu, adanya sarana dan prasarana pertahanan seperti Markas Batalion, Markas Komando, Lantanal, dan Lanal. "Termasuk kesejahteraan rumah untuk prajurit dan sarana lain untuk darat, laut, udara," kata Purnomo. (Baca: Tiongkok Tawarkan Teknologi Rudal)
Adapun untuk pembangunan sumber daya manusia, Purnomo mengatakan TNI memiliki sekitar 500 ribu personel, di mana dalam satu tahun sebanyak 13 ribu yang pensiun dan akan digantikan oleh tenaga profesional baru.
"Jadi, tidak ada penambahan anggota," kata Purnomo. Terakhir, pembangunan terhadap kelembagaan. "Tentunya ditatar sesuai dengan perkembangan zaman," kata Purnomo.
Rancangan tersebut, kata Purnomo, masuk ke dalam rencangan strategis kedua yang diharapkan selesai pada tahun 2024. "Kami harap bisa dilanjutkan pada pemerintahan baru nanti," kata Purnomo. (Baca: RI Kawal Perbatasan Laut Cina Selatan)
DEVY ERNIS
Terpopuler
2015, Gaji PNS, Polisi, dan TNI Naik 6 Persen
Tim Prabowo Gugat KPU Lagi, Kali Ini ke PN Jakpus
Marzuki Alie Pingsan di Sidang Pidato SBY
Relawan Prabowo Tunjukkan Foto Jokowi dan Harjono
Massa Pro-Prabowo Ancam Bakar Kantor Metro TV
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut TNI Tak Ingin Ada Tafsir Ulang Peristiwa 1965
19 September 2017
Dengan memutar kembali film Pengkhianatan G 30 S PKI, TNI tidak membiarkan sejengkal pun peristiwa 1965 ditafsirkan berbeda.
Baca SelengkapnyaNobar Film G30S/PKI, Panglima TNI: Kalau Perintah Saya, Kenapa?
18 September 2017
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan instruksi pemutaran film G30S/PKI merupakan perintahnya.
Baca Selengkapnya