Jokowi Dinilai Tersandera APBN 2015

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 16 Agustus 2014 04:25 WIB

Anggota DPR RI fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari. Tempo/Tony hartawan

TEMPO.CO , Jakarta - Anggota tim sukses pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari, mengatakan program kerja Jokowi dalam pemerintahan mendatang tersandera karena presiden terpilih itu belum bisa menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.

Sebab, ada peralihan kekuasaan. "Jokowi akan memimpin tanpa wewenang keuangan karena sudah diputuskan sejak periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Eva ketika ditemui sebelum pembacaan Nota Keuangan Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Februari 2014. (Baca: Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian )

Eva mengatakan Jokowi mungkin akan tersandera karena harus menjalankan kebijakan presiden sebelumnya. Jokowi juga akan terjebak dengan program kebijakan yang tidak populis. Misalnya, dia mau tak mau harus mengurangi subsidi bahan bakar minyak yang telah diprogramkan presiden periode sebelumnya.

"Pemerintahan Jokowi baru berhak mengubah anggaran pada April 2015 nanti," kata Eva. Perubahan ini bisa diajukan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan Negara Perubahan 2015.

Karena itu, Eva berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ruang komunikasi untuk membicarakan program-program kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla. Diharapkan, 50 persen kebijakan presiden terpilih sudah masuk dalam rancangan anggaran 2015 yang akan dibahas tahun ini.

"Saya dengar Pak SBY dan Pak Boediono sudah menawarkan akan membantu setelah KPU mengumumkan resmi," ujar Eva. Dia berharap Presiden dan Wakil Presiden memenuhi janji dengan memberi kesempatan Jokowi memasukkan program-programnya.

SUNDARI

Berita Terpopuler



Ahok Ingin Ping-ping Jokowi di Depan Istana
Detik-detik Kematian Robin Williams
Bercinta, Hal yang Paling Disukai Julia Perez
Dahlan Iskan: Ignasius Jonan Cocok Jadi Dirut PLN
Begini Kehidupan Keagamaan di Korea Utara

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

1 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

1 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

10 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya