TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto ogah menanggapi kabar dia bakal dijadikan calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dorongan ini berasal dari Koalisi Merah Putih, partai-partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang sepakat menunjuk Golkar sebagai pimpinan DPR dan Demokrat sebagai pimipinan MPR.
"Wah, saya malah belum dengar," kata Setya Novanto ketika ditemui sebelum pembacaan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Tri Karya Ultimatum Aburizal Soal Munas Golkar)
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djoyohadikusumo mengatakan telah menyepakati ketua DPR akan diserahkan ke Golkar dan ketua MPR untuk Demokrat. Keputusan ini sudah disepakati oleh partai koalisi permanen Merah Putih.
Menurut aturan internal Golkar, posisi pemimpin DPR dipilih dari legislator yang memiliki suara terbanyak saat pemilu legislator. Setya Novanto menempati urutan kedua setelah Nusron Wahid. Setelah dipecatnya Nusron karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, peluang jatuh ke Setya Novanto. (Baca: Koalisi Merah Putih Dukung Golkar Jadi Ketua DPR)
Setya Novanto mengaku menyerahkan hal ini kepada pimpinan Golkar. "Belum tahu, terserah keputusan partai nanti," ujar Novanto. Pengurus pusat Golkar, ujarnya, akan melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan ini.
SUNDARI
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal
Robin Williams Akui Alami Sulit Keuangan
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
30 menit lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
10 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaFreeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi
3 hari lalu
Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya