TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil sidang sengketa pemilihan presiden 2014. (Baca: Jokowi Mungkin Bikin 27 Kementerian)
Jokowi mengatakan pertemuan ini digelar untuk membahas program kerja pemerintah mendatang, termasuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. "Sebetulnya, kalau dulu habis Komisi Pemilihan Umum rampung, kita bisa masuk. Tapi karena ada gugatan di MK, kita belum bisa bicara tentang pemerintahan transisi," kata Jokowi seusai pembukaan masa sidang pembahasan RAPBN 2015 dan pembacaan nota keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 15 Agustus 2014. (Baca: Bertayamum Debu Aspal, Massa Prabowo Jumatan di MK)
Jokowi mengatakan program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang dia rancang perlu dibicarakan dengan SBY. Jokowi berharap program-programnya segera bisa terlaksana melalui anggaran 2015, yang dibahas semasa pemerintahan Yudhoyono.
Ihwal politik fiskal, Jokowi mengatakan akan ada dua terobosan. Terobosan pertama terkait dengan upaya menaikan pendapatan negara, sedangkan yang kedua mengenai subsidi bahan bakar minyak. Untuk menaikkan pendapatan negara, Jokowi berencana melakukan efisiensi pada setiap kementerian dan lembaga pemerintah lain serta menambahkan sektor pajak. Namun dia belum mau menjelaskan secara rinci.
Adapun ihwal subsidi bahan bakar minyak, Jokowi menyatakan bakal mempertimbangkan penghematan. Caranya, kata dia, belum tentu dengan mengurangi subsidi, tapi bisa juga beralih ke bahan bakar lain. "Contohnya di PLN. Dari penggunaan BBM, dibalik ke gas, atau dibalik ke batu bara. Itu sudah menghemat Rp 60-70 triliun," ujarnya.
Jokowi mengatakan subsidi bahan bakar minyak pada tahun anggaran 2015 memang masih tinggi. Dia menyatakan subsidi memang harus dipotong secara gradual. Namun belum tentu solusi yang diambil adalah menaikkan harga jual BBM bersubsidi. "Makanya ketemu dulu," kata Jokowi. Setelah bertemu dengan SBY, Jokowi mengatakan, dia baru bisa bercerita tentang transisi pemerintahan dan langkah kebijakan yang harus diambil.
SUNDARI
Topik terhangat:
ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi
Berita terpopuler lainnya:
Adik Prabowo: Tidak Ada Rekonsiliasi dengan Jokowi
Tersengat Listrik, Ketua Komisi V Meninggal
Robin Williams Akui Alami Sulit Keuangan
Berita terkait
Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah
1 jam lalu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan
Baca SelengkapnyaHakim Saldi Isra Guyon Soal Kekalahan Tim Bulu Tangkis Indonesia di Sidang Sengketa Pileg
1 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra, melemparkan guyonan alias candaan mengenai Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 dalam sidang sengketa pileg.
Baca SelengkapnyaJokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis
1 jam lalu
Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
1 jam lalu
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan
2 jam lalu
Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.
Baca SelengkapnyaKala Sistem Noken dalam Pileg 2024 di Papua Tengah Dirundung Masalah
2 jam lalu
Hakim MK kembali menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaDitunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja
2 jam lalu
Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur KPU karena Tak Bawa Hasil Noken di Sidang Sengketa Pileg Papua Tengah
3 jam lalu
Hakim MK Enny Nurbaningsih menegur KPU RI karena tidak membawa bukti berupa hasil noken atau formulir C Hasil Ikat Papua Tengah.
Baca SelengkapnyaJokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis
3 jam lalu
Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
4 jam lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca Selengkapnya