Achmad Dimyati Natakusumah: Rakyat Bisa Sejahtera karena Pajak
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, dalam waktu dekat, partainya akan membentuk panitia penyelenggara muktamar VIII. "Bisa jadi September panitia sudah dibentuk," ujar Dimyati saat dihubungi, Kamis, 14 Agustus 2014.
Menurut Dimyati, pembentukan panitia muktamar merupakan kebijakan partai agar pelaksanaan forum tertinggi partai itu berjalan lancar. Namun dia mengakui hingga kini pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai belum melakukan rapat terkait dengan pembentukan panitia. (Baca: Kasus Haji, KPK Periksa Caleg PPP)
Rencana pembentukan panitia muktamar ini dibenarkan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Kepada Tempo akhir pekan lalu, Suryadharma mengakui telah mempertimbangkan opsi pembentukan panitia muktamar pada September ini. Partai tidak menutup diri dengan perkembangan politik dan aspirasi pengurus daerah selama dilakukan secara konstitusional. "Bisa saja muktamar digelar satu hari setelah pemerintahan baru terbentuk."
Suryadharma meminta pengurus daerah bersabar dan tetap menjaga soliditas. Muktamar, ujar dia, harus dilakukan dengan matang. Menurut dia, panitia membutuhkan waktu yang cukup untuk mensosialisasikan agenda muktamar yang akan diikuti lebih dari seribu peserta. "Muktamar tak bisa terburu-buru, perlu sosialasi. Secepatnya akan dimulai prosesnya." (Baca: PPP Sarankan Jokowi Percepat Pengunduran Diri)
Dia juga meminta pengurus daerah tetap solid dan tak mengungkit hasil mukernas di Bogor, April lalu. Dia menilai keputusan mukernas Bogor tak sah dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP. "Mukernas Bogor itu inkonstitusional," kata Suryadharma. Menurut dia, keputusan muktamar tak bisa diputuskan dalam mukernas.
