Bakal Capres-Cawapres PDI-Perjuangan Joko Widodo (kiri) dan Jusuf Kalla saat mendeklarasikan sebagai pasangan calon Presiden dan Cawapres di Gedung Joang 45, di Jakarta, (19/5). (AP Photo/Dita Alangkara)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Transisi Andi Widjajanto menjamin Joko Widodo-Jusuf Kalla akan konsisten terhadap penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Menurut dia, siapa pun yang terbukti terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, tidak ada imunitas hukum terhadapnya. Hal itu juga berlaku bagi mereka yang duduk dalam Tim Transisi Jokowi-Kalla.
Ihwal Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hendropriyono, anggota Dewan Penasihat Tim Transisi, yang sering dikaitkan dengan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, menurut Andi, Jokowi menghormati posisi hukum Hendropriyono. Andi Widjajanto menjelaskan pula bahwa Jokowi ikut memikirkan solusi terhadap kasus-kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia.
Bukti konsistensi Jokowi terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM adalah Tim Transisi sudah bertemu dengan beberapa aktivis HAM untuk menawarkan terobosan dalam penuntasan kasus-kasus tersebut.
Andi mengatakan Jokowi sendiri yang memilih Hendropriyono sebagai Dewan Penasihat. Ketua maupun anggota Tim Transisi tidak melakukan penolakan. Sebab pertimbangan terhadap Hendropriyono sudah dilakukan sejak ia dipilih menjadi pengarah tim kampanye nasional Jokowi-Kalla pada pilpres lalu.
Selain itu, Tim Transisi menilai bahwa jika nanti Hendropriyono memang terbukti terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan harus diproses, maka proses hukum tetap akan dilakukan. “Pak Jokowi menghormati posisi hukum HP (Hendropriyono) dan menjamin tidak ada imunitas pada siapa pun. Kalau ada anggota tim yang harus diproses hukum untuk kasus apa pun, ya diproses," kata Andi pada Tempo di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2014.
Seperti diberitakan sebelumnya, Jokowi telah memilih empat Penasihat Tim Transisi. Selain Hendropriyono, terdapat nama Jenderal (Purnawirawan) Luhut Pandjaitan, KH Hasyim Muzadi, dan Syafii Ma'arif.
