Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Amir Syamsuddin (kiri) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. ANTARA FOTO/Reno Esnir
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengaku kesulitan mencari dasar hukum untuk memperpanjang masa tugas Busyro Muqoddas yang berakhir pada 10 Desember 2014, atau setahun lebih awal dibanding empat komisioner lainnya.
Dia sangat memahami dan menghargai permintaan dari empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menginginkan masa tugas Busyro diperpanjang. "Pemerintah hanya berpegang pada UU Nomor 30 Tahun 2002. Kami berada dalam kesulitan cari dasar hukum untuk memenuhi aspirasi itu. Yang paling aman membentuk pansel sekarang ini," ujar Amir di kantornya, Kamis, 14 Agustus 2014. (Baca: Anggota Pansel Imbau Busyro Ikut Seleksi Lagi)
Dia menuturkan durasi perjalanan Panitia Seleksi Pimpinan KPK juga berada di antara dua masa pemerintahan karena kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir pada 20 Oktober 2014. Sementara itu, pansel yang diketuai Amir ini kemungkinan berakhir pada Desember nanti. Meski begitu, dia mengatakan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melaksanakan UU. "Dilakukannya upaya-upaya agar suatu saat jangan sampai dipersalahkan," tuturnya. (Baca: Busyro Minta Hakim Waspadai Intervensi Asing)
Seleksi pimpinan KPK untuk mencari penggati Busyro Muqoddas sebagai Wakil Ketua KPK dibuka pada 15 Agustus-3 September 2014. Busyro bakal mendahului empat komisioner lainnya dalam mengakhiri masa jabatan, yaitu pada 10 Desember 2014.
Busyro, yang juga mantan Ketua Komisi Yudisial, masuk KPK menggantikan ketua periode sebelumnya, Antasari Azhar, yang menjadi terpidana kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran, pada akhir 2010. Sedangkan jabatan empat komisioner yang lain berakhir 14 Desember 2015.
Empat pimpinan KPK sebelumnya telah bersurat kepada SBY dengan tembusan Menteri Amir yang meminta perpanjangan masa tugas Busyro. Tujuannya, untuk menghemat anggaran dan dikhawatirkan calon pengganti Busyro dapat mengganggu kinerja pimpinan komisi antirasuah yang selama ini sudah klop. (Baca: Menteri Amir: Pengganti Busyro Segera Dipilih )
