Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar temui calon presiden pasangan nomor urut dua, Joko Widodo di Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 2014. Dalam pertemuan ini, Muhaimin membicarakan terkait strategi kampanye Jokowi di Jawa Timur. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan belum ada pembicaraan resmi dari partainya mengenai komposisi pembagian kursi kementerian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Belum dibahas. Saya kira siapa pun yang menjadi anggota kabinet fokus utama harus siap bantu presiden," kata dia saat ditemui di Menara Bidakara, Rabu, 13 Agustus 2014. (Baca:Kenaikan Gaji PNS Jadi Pilot Project Jokowi)
Tjahjo menanggapi soal kemungkinan rangkap jabatan calon menteri. Dia belum mengetahui apakah pengurus partai harus melepas jabatan di partai politik apabila menduduki kursi menteri. "Soal rangkap jabatan itu perlu dibicarakan bersama," ujarnya.
Dia berpendapat rangkap jabatan menteri seharusnya diperbolehkan. Sebab, jabatan dalam partai politik juga berperan penting untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan. "Ini soal membagi tugas, tapi keinginan Pak Jokowi kan jelas. Konteksnya ingin fokus kerja," ujarnya. (Baca: Begini Pembagian Tugas Tim Transisi Jokowi)
Ia juga mengungkap mengenai kemungkinan nama-nama yang disebut akan menduduki kursi kementerian pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Ibu Mega enggak mungkin masuk kabinet, Surya Paloh tidak, Wiranto tidak. Muhaimin bagaimana? Saya rasa akan ada pembicaraan antara Pak Jokowi dan Muhaimin terlebih dulu," ujarnya.
