Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla (tengah) dan pengurus Partai Golkar lainnya saat rapat harian Partai Golkar di Jakarta,(22/4). Rapat tersebut memutuskan Partai Golkar tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan mengusung capres sendiri.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Tantowi Yahya mengklaim Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya tak ada yang menginginkan percepatan musyawarah nasional partainya pada Oktober 2014. Seluruh DPD Golkar tingkat satu dan tingkat dua sepakat untuk merujuk pada Munas Pekanbaru yang merekomendasikan pelaksanaan Munas Golkar awal 2015.
"Bahkan hingga saat ini tak ada yang mengusulkan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional. Ini jadi dasar kalau mau gelar Munas," kata Tantowi saat dihubungi, Ahad, 10 Agustus 2014. (Baca: Ormas Kepemudaan Golkar Ancam Duduki Kantor DPP )
Ia menyatakan pendapat ini didasarkan pada pertemuan Dewan Pimpinan Pusat Golkar dan DPD tingkat satu serta tingkat dua di Bali sebelum Idul Fitri 1435 Hijriah. Dalam pertemuan tersebut, 29 DPD tingkat satu hadir, sedangkan empat lainnya berhalangan dengan alasan ada tugas dan keperluan.
DPP Golkar mengklaim tak akan mampu menahan pelaksanaan munas jika ada suara percepatan dari DPD. DPP juga tak bisa semena-mena mempercepat munas bila tak ada desakan dari DPD serta pelaksanaan Rapimnas.
Wakil Ketua DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Partai Golkar Sabil Rahman justru optimistis munas akan tetap dilaksanakan Oktober 2014. Ia menilai masih ada cukup waktu bagi Golkar menggelar Rapimnas sebagai dasar pelaksanaan munas. (Baca: Ical Tak Akan Maju Lagi Jadi Ketum Golkar)
Ia juga menyatakan pelaksaanaan munas pada Oktober justru sesuai dengan aturan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Golkar. Selain itu, alasan untuk mengikuti rekomendasi Munas Pekanbaru sudah tak bisa terpenuhi karena kegagalan Golkar dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden.
Menurut Sabil, munas pada Oktober 2014 bukan munas luar biasa karena sesuai dengan ADRT. Atas dasar ini, pelaksanaan munas tak memerlukan usulan dari DPD tingkat satu dan tingkat dua. "Ini pelaksanaan rutin lima tahunan," tutur Sabil.
