TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda menilai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak perlu merasa khawatir untuk melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) pada Oktober 2014.
Pelaksanaan munas pada 2014 dapat dijadikan ujian dari legitimasi kepemimpinannya. "Ical tidak perlu khawatir kalau yakin didukung banyak pengurus DPD provinsi, kabupaten/kota," ujarnya di Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Juli 2014. (Baca: Nyalon Ketua Umum, M.S. Hidayat Izin ke Ical)
Dia mengatakan seharusnya Aburizal Bakrie perlu mendengarkan aspirasi daerah soal munas. Apalagi kegagalan Golkar dalam pemilihan legistatif dan pemilihan presiden perlu segera dibenahi. "Ical tidak perlu melakukan pemecatan kepada pengurus DPP kalau dia yakin banyak mendapat dukungan daerah. Pemecatan dapat memperburuk keadaan Golkar," ujarnya.
Polemik pelaksanaan Munas Golkar terus menimbulkan pro dan kontra di internal partai beringin. Kubu penentang Ical ingin munas digelar paling lambat 8 Oktober 2014 atau berpatokan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Sedangkan kubu Aburizal Bakrie ingin munas dilaksanakan sesuai rekomendasi munas sebelumnya, yakni tahun depan. (Baca: Ormas Kepemudaan Golkar Ancam Duduki Kantor DPP)
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Golkar Provinsi Sulawesi Selatan menolak percepatan musyawarah nasional untuk menggulingkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin ini.
"Golkar Sulawesi Selatan tidak ingin mengusulkan munas dipercepat seperti yang diharapkan elite Golkar lainnya," kata Wakil Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan Arfandi Idris ketika dihubungi, Sabtu, 9 Agustus 2014.
Hanta mengatakan seluruh faksi di tubuh Golkar harus segera berkomunikasi untuk menyudahi konflik. Ia menilai seluruh faksi di internal Golkar itu untuk sebaiknya mulai memprioritaskan kelangsungan Golkar ketimbang kepentingan masing-masing faksinya. "Kader Golkar harus berpikir ini tentang Golkar, bukan faksi," ujar Hanta.
