Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum memasuki ruangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional dengan terdakwa Teuku Bagus Mokhamad Noor di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/5). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menyatakan Anas Urbaningrum bisa menang menjadi Ketua Umum Demokrat pada Kongres Mei 2010 lalu disebabkan, salah satunya, oleh pidato Susilo Bambang Yudhoyono. Pidato Ketua Dewan Pembina Demokrat itu, kata dia, berisikan ajakan untuk memilih hati nurani. (Baca: Jaksa Urai Sumber Dana Anas untuk Kongres Demokrat)
"Pidato SBY tentang memilih dengan hati nurani itu sungguh menggugah hati pemilih yang tadinya memilih calon lain untuk memilih Anas," kata Ruhut saat bersaksi untuk Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Kamis, 7 Agustus 2014.
Pidato tersebut disampaikan oleh SBY di sela-sela Kongres Demokrat di Bandung pada 21-25 Mei 2010 silam. Ruhut membantah kemenangan Anas dipicu "bom" duit yang diberikan kepada koordinator wilayah untuk disampaikan kepada para ketua DPC.
Ruhut mengklaim tidak tahu-menahu ihwal pemberian "bom" duit tersebut. Pada persidangan sebelumnya, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, menyebutkan ada pemberian uang dalam jumlah besar yang diberikan saat jeda sebelum putaran kedua pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut dia, uang itu diberikan untuk mengarahkan suara ketua DPC pada kandidat tertentu. (Baca: Mubarok Beberkan 'Bom' Uang di Kongres Demokrat)
Dalam sidang kali ini hadir pula Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia Denny Januar Ali; Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa; Direktur CV Ria Medika Lusi Lukitawati; dan anggota Komisi I DPR, Mirwan Amir.
Anas Urbaningrum didakwa menerima pemberian sebagai imbalan mengurus proyek Hambalang dan proyek di Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional serta proyek lain yang dibiayai APBN.
Anas didakwa melanggar Pasal 12a/b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
