Prabowo Subianto tiba di sidang gugatan Pilpres Mahkamah Konstitusi Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Rabu 6 Agustus 2014. Dalam sidang tersebut, hadir seluruh anggota parpol koalisi merah putih. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu hakim konstitusi, Wahiduddin Adams, melakukan koreksi atas penjabaran yang tak detail dalam berkas gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia meminta kuasa hukum Prabowo-Hatta untuk melakukan penjabaran atas dalil yang disusun.
"Ada penyusunan dalil dalam provinsi di halaman 106, 125, 126, 127, dan 133. Pemohon sebut daerah revisi terjadi kesalahan rekap atau pelanggaran tapi tak ada penjabaran dalil," ujar Wahiddudin saat sidang berlangsung di MK, Rabu, 6 Agustus 2014. (Baca: 3.000 Pendukung Prabowo-Hatta Demo di Depan MK)
Pada bagian awal, ia menyoroti dalil kesalahan rekap dan pelanggaran yang tak dijabarkan secara detail. Kesalahan lain, kata Wahid, soal penyusunan pelanggaran di tiap provinsi terutama pada bagian kecamatan yang tidak tersusun secara rapi dan sistematis. Ia memberikan contoh Sumatera Utara di nomor satu, sementara Aceh tidak bernomor. "Aceh ini bagian provinsi atau kurang nomor urut," ujar Wahiduddin.
Wahiddudin juga menyoroti soal klaim pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Klaim itu terdapat di butir 5.2 dengan dalil pelanggaran TSM. "Namun penjabaran dalil di tiap provinsi beberapa kesalahan rekap," ujar Wahiduddin. Ia memberi contoh di Aceh pada halaman 15 adalah kesalahan rekap bukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.
Tak hanya itu, Wahiduddin juga menjelaskan ada dalil yang berulang dan tumpang-tindih. Ia menyoroti pada bagian alasan dalam pelanggaran proses pemilihan umum yang terstruktur di butir empat halaman sembilan. "Ini disebut kembali pada bagian lain huruf besar semua. Ini bagaimana sebetulnya," kata Wahiduddin. (Baca: Massa Prabowo Marah Dilarang Masuk Ruang Sidang)
Firman Wijaya, salah satu kuasa hukum Prabowo-Hatta mengakui ada kesalahan dalam penulisan. Ia mengakui waktu yang terbatas menjadi problem untuk membuat laporan yang sistematis. "Mustahil kami bisa membuat laporan dari seluruh Indonesia dalam waktu singkat dengan rapi dan sistematis. Tak masuk akal," ujar Firman kepada Tempo.
Wahiduddin menjelaskan setiap dalil yang diajukan harus berdasarkan pada bukti yang diajukan. Oleh karena itu, bukti yang diajukan harus mampu menunjukkan letak kesalahan yang fundamental dan mendalam. Ia menganjurkan kuasa hukum Prabowo-Hatta untuk menyajikan bukti yang kuat sehingga dapat digunakan sebagai rujukan atas dalil yang digunakan. "Banyak dalil yang diajukan tapi belum berdasarkan bukti tertentu," ujar Wahiduddin.
